Kepala BPOM: Vaksinasi Covid-19 Bisa Dihentikan Jika Ada Indikasi Dampak Serius

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan vaksinasi Covid-19 dapat saja dihentikan atau disetop jika ditemukan indikasi dampak serius setelah digunakan. 

Penny mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab jika hal tersebut terjadi.

Namun, investigasi terkait kausalitas dari vaksin Covid-19 yang disuntikkan perlu dilakukan terlebih dahulu. 

"Jadi akan ada investigasi dikaitkan dengan kausalitasnya, apakah iya efek samping yang serius tersebut serious adverse effect yang terjadi," ujar Penny, dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1/2021).

Akan tetapi untuk melakukan investigasi, BPOM harus menerima laporan terlebih dahulu terkait adanya indikasi dampak serius. Baru setelahnya tim ahli dari komite Kejadian Pasca Imunisasi (KIPI) akan menginvestigasi.

 Penny mengatakan selama investigasi, vaksinasi dapat dihentikan jika ada indikasi dampak yang serius.

Bahkan blok bisa juga melakukan penarikan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA).

"Selama investigasi, diberhentikan dulu vaksinasinya. Apabila ditemukan, ya bisa ada penarikan, sampai paling beratnya sekali ya penarikan EUA," jelas Penny.

Namun Penny mengaku optimis bahwa Vaksin Sinovac yang saat ini mulai diberikan tak akan menimbulkan indikasi dampak serius.

Sebab, hasil uji klinis fase 3 di Bandung menunjukkan tak ada KIPI dengan indikasi serius yang dialami relawan  

"Berdasarkan data-data keamanan yang ada, fase 1, 2, dan 3, dengan tiga bulan ini, seharusnya tidak ada terjadi yang worst case situation," tandasnya.

Vaksin Sinovac Naikkan Kekebalan Tubuh hingga 23 Kali Lipat 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan Vaksin Sinovac dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona hingga 23 kali lipat. 

Hal itu diungkapkan Penny dalam rapat kerja lanjutan Komisi IX DPR RI dengan pihaknya dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

"Berdasarkan rata-rata hasil uji klinik di Bandung, itu naik sampai 23 kali. Sehingga bisa melindungi kita," ujar Penny, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1/2021).