Biden Cabut Larangan Masuk Warga Muslim, Pada Hari Pertama Jadi Presiden Amerika Serikat

* Demonstran Bersenjata Bermunculan

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, berencana mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif. Salah satunya membatalkan larangan perjalanan kontroversial dari beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, pada hari pertamanya menjabat.

Joe Biden dan wakilnya Kemala Haris dijadwalkan akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS pada Rabu (20/1/2021) besok, setelah memenangkan 284 suara elektoral, melampaui 270 suara yang dibutuhkan untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Melansir Al Jazeera pada Minggu (17/1/2021), hal itu disampaikan Kepala staf Gedung Putih Biden yang baru, Ron Klain, dalam memo yang diedarkannya. Pemerintahan AS yang baru disebut akan meluncurkan sejumlah perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump, selama 10 hari pertama menjabat.

Beberapa di antaranya terkait upaya pencegahan virus corona baru, bergabung kembali dengan perjanjian perubahan iklim Paris, dan undang-undang imigrasi yang memungkinkan jutaan orang mendapatkan kewarganegaraan.

Tak lama setelah menjabat pada 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat. Namun, perintah itu dibuat ulang beberapa kali di tengah gugatan hukum dan versinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 2018.

Para pengamat mengatakan larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Pasalnya aturan itu dikeluarkan dengan perintah eksekutif dan pernyataan resmi presiden (presidential proclamation). Namun, tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut.

Biden pada Oktober mengatakan sebagai presiden dia akan bekerja sama dengan masyarakat AS untuk menghancurkan ‘racun kebencian’ dalam masyarakat. Dia juga berjanji menghormati kontribusi dan ide setiap warga negara. “Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika, dengan warga Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan,” katanya.

Perubahan lain termasuk perpanjangan batas waktu terkait pandemi. Yaitu terkait penggusuran dan pembayaran pinjaman siswa, penerapan mandat masker di properti federal, dan perjalanan antarnegara. Pemerintahan Biden juga menyiapkan solusi untuk menyatukan kembali anak-anak imigran yang terpisah dari keluarga mereka. Biden berencana untuk mengajukan undang-undang baru untuk menyediakan naturalisasi kepada 11 juta orang tidak berdokumen yang saat ini tinggal di negara itu.

Dalam 100 hari pertamanya menjabat, dia juga berjanji memvaksinasi 100 juta orang Biden sebelumnya mengumumkan akan mendorong Kongres menyetujui paket stimulus 1,9 miliar dollar (Rp 26,6 triliun),untuk mengatasi kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona.

Demonstran bersenjata

Gedung DPRD di beberapa negara bagian di Amerika Serikat didatangi oleh sekelompok kecil demonstran bersenjata pada Minggu (17/1/2021). Beruntungnya, aksi tersebut tidak berujung kekerasan, meski para demonstran ini membawa senjata api.

Di Columbus, Ohio, sekitar 50 pendukung Presiden AS Donald Trump membawa bendera ‘Kebebasan atau Kematian’ ke Gedund DPRD sekitar pukul 11.00 waktu setempat, menurut USA Today. Di antara mereka, ada yang membawa senapan serbu dan beberapa senjata api jenis lainnya sebagaimana dilansir dari New York Post.

Kelompok itu bertemu dengan kelompok yang menentang demonstrasi. Setidaknya, satu dari mereka membawa bendera Black Lives Matter, menurut outlet lokal WBNS. Namun demikian, tidak ada aksi kekerasan atau penangkapan yang dilaporkan. Sebagian besar demonstran telah pergi pukul 14.30 waktu setempat.

Sekitar 321 kilometer jauhnya, di Lansing, Michigan, beberapa demonstran yang membawa senjata juga tampak di sana. Kelompok tersebut berafiliasi dengan berbagai milisi sayap kanan berkumpul di luar Gedung DPRD, menurut The Detroit Free Press.