Breaking News:

Pemkab dan Apdesi Harus Musyawarah, Terkait Aparatur Desa Protes Bupati

Persoalan pemangkasan penghasilan tetap (Siltap) bagi aparatur desa, dana untuk yatim, dan majelis taklim yang bersumber dari alokasi dana desa

Editor: bakri
FOTO KIRIMAN MUHADI
Sejumlah aparatur desa di Aceh Utara memasang spanduk di Kantor Bupati Aceh Utara yang baru di kawasan Landing Kecamatan Lhoksukon, Selasa (19/1/2021). 

LHOKSUKON – Persoalan pemangkasan penghasilan tetap (Siltap) bagi aparatur desa, dana untuk yatim, dan majelis taklim yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD/APBK) tahun 2021 harus diselesaikan secara musyawarah. Karena, jika tidak dikhawatirkan akan berdampak tidak baik bagi pembangunan.

Untuk itu, DPRK Aceh Utara meminta supaya Pemkab Aceh Utara segera mengundang atau memanggil perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) setempat, guna menyelesaikan persoalan tersebut dengan duduk bersama dalam waktu dekat. Dewan juga meminta Pemkab serius menyelesaikan persoalan tersebut.

Demikian antara lain disampaikan Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali menanggapi polemik yang terjadi aparatur desa dengan Pemkab kepada Serambi, Kamis (21/1/2021). Untuk diketahui, rencana protes pemangkasan siltap terhadap sekdes dan aparatur gampong untuk tahun 2021 diketahui pada akhir 2020, setelah sebagian isi RAPBK tersebut beredar.

Saat itu, Pimpinan DPRK Aceh Utara bersama komisi I memfasilitasi pertemuan Pemkab dengan Apdesi serta aparatur desa. Namun, persoalan itu kembali muncul ke publik lagi, setelah beredarnya draf Peraturan Bupati Aceh Utara tentang tata cara penyusunan APBK, yang tidak mengakomodir tuntutan aparatur desa.

Bahkan, dua hari lalu, puluhan aparat desa memprotes Bupati Aceh Utara dengan memasang spanduk di Kantor Bupati Aceh Utara yang baru di kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. “Jadi, sebaiknya sekda dengan aparatur desa jangan berbalas pantun. Mari segera selesaikan persoalan ini,” tegas Arafat.

Menurut politisi Partai Aceh itu, persoalan dana untuk yatim dan juga untuk majelis taklim serta Siltap memang harus diprioritaskan Pemkab. Apalagi, sudah ada wacana dari Bupati Aceh Utara sebelumnya terkait alokasi dana desa untuk yatim, majelis taklim, dan kepemudaan.

Karenanya, masalah  itu tak bisa diselesaikan dengan berbalas surat, tapi harus diselesaikan secara duduk bersama guna mencari solusi. “Sekda tidak hanya menjalankan kebijakan administrasi, tapi juga harus menjaga kemaslahatan dan keharmonisan aparatur desa dengan kepala daerah,” kata Arafat.

Pada 10 Januari 2021, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Apdesi Aceh Utara menyurati Bupati Aceh Utara untuk meminta agar kekurangan siltap tersebut dapat ditampung dari dana desa (DD/APBN). Karena, menurut Apdesi, Siltap 2021 dengan 2020 terjadi perbedaan yang signifikan. Selain itu, Apdesi meminta agar dana untuk majelis taklim, tunjangan anak yatim, dan kepemudaan juga agar dapat dipertimbangkan kembali.

Sementara itu, Sekda Aceh Utara dalam surat balasan menyebutkan penghasilan tetap aparatur gampong tidak dapat dipenuhi dengan mengambil dari sumber Dana Desa (APBN). Namun, dapat dipenuhi dari sumber pendapatan gampong lainnya.

Sedangkan untuk kegiatan sejenis majelis taklim, tunjangan anak yatim dan kepemudaan di gampong tidak dianggarkan dalam APBK. Namun dapat dianggarkan yang dituangkan dalam bentuk kegiatan dengan menggunakan APBN.

Untuk diketahui, gaji sekdes pada tahun 2019 Rp 840.000, dan menjadi Rp 2.224.420/bulan pada tahun 2020 setelah ditetapkan dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2020. Hanya saja, pada tahun 2021 menjadi Rp 600 ribu. Kemudian, gaji perangkat desa juga meningkat dari sebelumnya Rp 600 ribu menjadi Rp 1 juta pada tahun 2020. Sedangkan 2021 menjadi Rp 450 ribu.(jaf)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved