Breaking News:

KIP Aceh Tunggu Jadwal Teken Anggaran Hibah

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 pada 19 Januari

FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri 

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 pada 19 Januari lalu. Pilkada tahun 2022 akan digelar untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 20 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Menurut tahapan, pelaksanaan Pilkada Aceh akan dimulai pada April mendatang. Sedangkan masa pemungutan suara pada 17 Februari 2022. Lantas, apakah tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 sudah bisa dilaksanakan setelah adanya penetapan?

Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri yang dikonfirmasi Serambi, Minggu (24/1/2021) mengatakan tahapan baru bisa dilaksanakan setelah adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Aceh dengan KIP Aceh.

NPHD tersebut memuat jumlah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada penyelenggara Pilkada. "Dengan kata lain dana sudah masuk ke kas KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota," ujarnya.

Jika merujuk pada tahapan dan jadwal yang sudah disusun dan tetapkan oleh KIP Aceh, penyusunan dan penandatangan NPHD dilakukan dalam rentang waktu 1 Februari 2021 hingga 1 April mendatang.

Apabila anggaran tidak ada, maka pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 akan terhambat. Sebelumnya, KIP Aceh sudah mengusulkan Rp 200 miliar lebih biaya pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada Pemerintah Aceh.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh menyatakan siap mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022. Saat ini, anggaran Pilkada Aceh "diparkir" di pos belanja tak terduga (BTT).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah menjawab Serambi, Rabu (20/1/2021), menyikapi penetapan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh oleh KIP Aceh.

"Pemerintah wajib menyediakan anggaran seperti amanah Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD," katanya.

Sembari menunggu jadwal penandatangan NPHD dari Pemerintah Aceh, Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan pelaksanaan Pilkada Aceh.

"Perlu juga koordinasi dengan stakeholder yang terkait, agar nantinya tahapan pilkada bisa berjalan dengan aman dan damai sesuai surat Mendagri. Mohon dukungan teman-teman media juga untuk mengawalnya agar apa yang telah kami tetapkan tidak berjalan di tempat," ujar Syamsul Bahri. Selain itu, KIP Aceh juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana perintah UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Dan ini menjadi salah satu sumber data pemilih untuk pemilihan nantinya," tambah Komisioner KIP Aceh, Agusni AH.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved