Breaking News:

Tersangka Kembalikan Uang  Rp 449 Juta, Kasus Dugaan Korupsi di Proyek Irigasi Manggeng

Dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi di Desa Ladang Panah

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Kajari Abdya, Nilawati SH MH didampingi Kasi Pidsus Riki Guswandri SH, dan para Kasi lainnya memperlihatkan lima ikat uang hasil pengembalian dari dua tersangka dugaan kasus proyek saluran Irigasi di Manggeng, Kamis (28/1/2021).  

BLANGPIDIE - Dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi di Desa Ladang Panah, Kecamatan Manggeng, mengembalikan uang negara sebesar Rp 449 juta ke kejaksaan Negeri setempat, Kamis (28/1/2021).

Uang sebanyak Rp 449 juta yang dikembalikan itu, merupakan hasil temuan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar, Meulaboh.

Dengan adanya temuan itu, pihak Kejari telah menetapkan dua tersangka masing-masing berinisial SY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjabat sebagai Kabid Operasional pada Dinas Pengairan Aceh dan FZ selaku rekanan dalam proyek tersebut.

Kajari Abdya, Nilawati SH MH dalam jumpa pers yang juga dilakukan coffe morning dengan awak media menyampaikan, uang tersebut dikembalikan langsung oleh kedua tersangka pada Kamis pagi. Keduanya langsung datang ke Kejaksaan untuk mengantarkan uang selisih kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan permasalahan pada proyek saluran di areal persawahan warga Desa Ladang Panah dan sekitarnya.

“Sebenarnya uang ini ingin dikembalikan oleh mereka sehari seusai kita tetapkan tersangka, namun saat itu kita sedang melakukan ekspos, maka diserahkan hari ini,” ujar Nilawati didampingi kasi Pidsus, Riki Guswandri SH dan sejumlah pejabat lainnya.

Menurutnya, meski kedua tersangka sudah menyerahkan uang negara kepada penyidik, bukan berarti kasus tersebut berhenti dan akan jalan di tempat. Namun, penyerahan ini hanya menjadi  pertimbangan dalam persidangan nantinya.

"Mengembalikan uang selisih kerugian proyek itu bukan bearti kasus ini terhenti, namun tetap lanjut sambil kita menunggu hasil audit pihak Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Aceh," katanya.

Dia tambahkan, lima ikat uang pecahan seratus ribu rupiah itu akan dititipkan ke rekening Kejari Abdya di BRI Syariah Blangpidie. "Setelah adanya hasil audit BPKP, uang itu nanti akan dirampas untuk negara," ungkapnya.

Kajari Nila mengatakan, dalam proyek tersebut terdapat beberapa masalah yang diduga akibat kekurangan spesifikasi hingga menimbulkan kerugian. Bahkan, di beberapa titik sudah terjadi kemiringan dan terancam ambruk akibat kekurangan spek.

Proyek itu dikerjakan pada tahun 2019 oleh PT HK Jaya Perkasa dengan anggaran Rp 1,53 miliar lebih bersumber dari APBA dengan panjang 892 meter. Dalam proyek tersebut juga diduga terjadi mark-up harga.

Proyek itu dibayar senilai Rp 1,8 juta per meter, padahal standar harga rehabilitasi itu berkisar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per meter atau terjadi mark-up berkisar Rp 400.000 hingga Rp 600.000 per meter.

Dalam mengungkapkan kasus itu, penyidik sudah memeriksa belasan saksi, mulai dari pekerja, rekanan, konsultan hingga pihak Dinas Pengairan Aceh. Akhirnya ditetapkanlah dua orang tersangka.

Hingga kemarin, kedua tersangka tersebut belum ditahan. Pihak kejaksaan menilai keduanya masih kooperatif. “Selama ini tersangka kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti. Itu alasan kita tidak tahan,” kata Nilawati kepada Serambi, Jumat (29/1/2021). 

Nilawati menargetkan, setelah hasil audit BPKP keluar kasus tersebut sudah dilimpahkan ke PN Tipikor. “Insya Alllah, kalau hasil audit BPKP keluar dalam waktu dekat, awal Februari sudah kita limpahkan ke Tipikor,” katanya.(c50)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved