Berita Luar Negeri
Garis Waktu Aung San Suu Kyi: Dari Tahanan Politik Myanmar Hingga Pemimpin Bangsa yang Bermasalah
Garis waktu ini memetakan perjalanan Aung San Suu Kyi dari tahanan politik menjadi pemimpin bangsa yang bermasalah.
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Muhammad Hadi
Awal Juni 2012: Bentrokan antara umat Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine menewaskan sedikitnya 80 orang.
Ribuan rumah terbakar. Karena sebagian ibu kota negara bagian Sittwe masih membara, Aung San Suu Kyi berangkat dalam tur lima negara ke Eropa.
November 2015: NLD memenangkan pemilihan umum dengan telak dan Aung San Suu Kyi mengambil alih kekuasaan dalam peran yang dibuat khusus sebagai penasihat negara.
Oktober 2016: Militan Rohingya menyerang tiga pos perbatasan polisi di Rakhine utara.
Militer Myanmar kemudian melakukan operasi keamanan, mengakibatkan sekitar 70.000 orang meninggalkan Rakhine menuju negara tetangga Bangladesh.
Baca juga: Kisah Muslim Rohingya yang Kerap Mendapat Perlakuan Buruk Militer Myanmar
25 Agustus 2017: Seragan militer Myanmar ke lokasi pendudukan Rohingya mendorong lebih dari 730.000 etnis Rohingya ke Bangladesh.
19 September 2017: Aung San Suu Kyi berbicara tentang krisis Rakhine dalam pidatonya di Naypyitaw.
Ia mengatakan operasi militer telah berakhir, karena Rohingya melarikan diri dan desa-desa terbakar.
Dia menghadapi kritik internasional yang memuncak atas tanggapannya terhadap krisis etnis Rohingya.
13 November 2018: Amnesty International menarik penghargaan hak asasi paling bergengsi dari Aung San Suu Kyi.
Menuduhnya melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia dengan tidak berbicara tentang kekerasan terhadap Rohingya.
Baca juga: China Peringatkan Presiden AS, Kemerdekaan Taiwan Berarti Perang
29 Januari 2019: Partai NLD bentrok dengan anggota parlemen militer ketika NLD mengusulkan langkah-langkah untuk mengubah konstitusi.
Desember 2019: Setelah sidang selama tiga hari, Aung San Suu Kyi meminta hakim Pengadilan Dunia di Den Haag untuk menolak tuduhan genosida terhadap Rohingya yang diajukan oleh Gambia.
23 Jan 2020: Pengadilan Internasional memerintahkan Myanmar untuk mengambil tindakan mendesak untuk melindungi populasi Rohingya dari genosida, dalam keputusan awal atas dakwaan yang diajukan oleh Gambia.
13 November 2020: NLD mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah hasil pemilihan resmi menunjukkan bahwa mereka menduduki kursi parlemen untuk pemerintahan berikutnya.
