Luar Negeri

Militer Myanmar Ambil Alih Negara dan Umumkan Keadaan Darurat, Koneksi Internet & Telepon Terganggu

Tayang: Senin, 1 Februari 2021 21:12 WIB

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Mursal Ismail

Militer Myanmar Ambil Alih Negara dan Umumkan Keadaan Darurat, Koneksi Internet & Telepon Terganggu

STR/AFP

Seorang tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw Senin 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta.

Baca Selanjutnya:

Berkah Berlipat! Hari Jumat Sekaligus Maulid Nabi, Ini 4 Amalan yang Dianjurkan Syekh Ali Jaber

Kekuasaan negara telah diserahkan ke panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

SERAMBINEWS.COM – Ketegangan politik antara pemerintah sipil dan militer Myanmar kian memanas setelah sejumah petinggi negeri itu ditahan dalam sebuah penggerebekan Senin (1/2/2021) dini hari.

Militer Myanmar telah merebut kekuasaan pada Senin dalam kudeta melawan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis dalam Pemilu November 2020 lalu.

Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari tadi.

Selain Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint juga ikut ditahanan dalam penggerebekan malam itu.

Seorang presenter di Myawaddy TV membuat pengumuman bahwa kekuasaan negara telah diserahkan ke panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Panglima AD Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. (AFP/YE AUNG THU)

Melansir dari CNA, Senin (1/2/2021) presenter mengatakan alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti klaim kecurangan pemilu.

Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw tidak dapat dihubungi dan TV pemerintah mati beberapa jam sebelum parlemen seharusnya duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan pemilihan umum pada November lalu.

“Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberi tahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak dapat disiarkan,” kata Radio dan Televisi Myanmar dalam sebuah posting di Facebook-nya.

Penduduk setempat juga mengatakan koneksi internet dan beberapa layanan telepon terganggu pada hari Senin.

Hal itu terjadi beberapa jam setelah pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya ditahan.

“Konektivitas internet nasional Myanmar telah turun ke 75 persen dari tingkat biasa dari pukul 3 pagi waktu setempat,” kata layanan pemantauan internet NetBlocks.

Tentara berjaga di jalan di Naypyidaw, Senin 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta. (STR/AFP)

Mendapat Kecaman Dunia

Kudeta yang dilakukan oleh militer junta Myanmar tersebut mendapat perhatian luas dari sejumlah negara.

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden telah diberitahu tentang penangkapan Aung San Suu Kyi dan sejumah pemimpin lainnya.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menyerukan pembebasan para pemimpin Myanmar yang ditahan oleh militer.

“Amerika Serikat mendukung rakyat Burma (Myanmar) dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan,” katanya.

“Militer harus segera mengakhiri tindakan ini, ”pungkasnya dalam sebuah pernyataan.

Para migran Myanmar memegang potret Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan demonstrasi di luar Kantor Kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand pada 1 Februari 2021. Itu terjadi setelah militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya.

“PBB mendesak pimpinan militer junta untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar," kata juru bicara PBB.

Sementara itu, Pemerintah Australia mengatakan pihaknya sangat menyangkan dan ikut prihatin atas penahanan Aung San Suu Kyi dan pemimpin politik lainnya.

"Kami (Australia) sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar," kata Pemerintah Australia dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Jepang mengatakan sedang mengamati situasi di Myanmar dengan cermat.

Mereka hingga kini belum memiliki rencana untuk memulangkan warga negara Jepang dari Myanmar.

Kementerian luar negeri India menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang kudeta yang dilakukan militer junta tersebut.

Sementara itu, Singapura memiliki keprihatinan yang sangat besar tentang situasi yang terjadi di Myanmar.

“Kami (Singapura) mendesak semua pihak untuk bekerja sama menuju hasil yang damai,” kata kementerian Luar Negeri Singapura. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)