Militer Tahan Pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, Ada Rencana Kudeta

SERAMBINEWSCOM, NAYPYITAW- Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memerintah Myanmar ditangkap oleh militer.

Hal itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, memicu kekhawatiran akan kudeta.

Pada pemilihan November 2020, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, tetapi tentara mengatakan pemungutan suara itu curang. 

Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, diperintah oleh militer hingga 2011 dan Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun dalam tahanan rumah.

Majelis rendah parlemen yang baru terpilih dijadwalkan bersidang untuk pertama kalinya pada Senin (1/2/2021), tetapi militer menyerukan penundaan.

Dilansir BBCNews, Senin (1/2/2021), tentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota, Naypyitaw, dan kota utama, Yangon.

Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan kepada kantor berita Reuters melalui telepon Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah dibawa pada Senin (1/2/2021) dinihari.

Baca juga: PLN Dirikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Pemerintah Beri Apresiasi

"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya.

Dia menambahkan bahwa dirinya juga diperkirakan akan ditahan.

Koneksi data internet seluler dan beberapa layanan telepon telah terganggu di kota-kota besar.

Seangkan lembaga penyiaran negara MRTV mengatakan sedang mengalami masalah teknis dan tidak mengudara.

Tentara juga mengunjungi rumah menteri utama di beberapa daerah dan membawa mereka pergi, kata anggota keluarga.

Pada Sabtu (30/1/2021), angkatan bersenjata Myanmar berjanji untuk mematuhi konstitusi karena kekhawatiran yang meningkat bahwa mereka bersiap untuk melakukan kudeta.

NLD memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November dalam apa yang dianggap banyak orang sebagai referendum terhadap pemerintahan sipil Suu Kyi.

Itu hanyalah pemilu kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.