Baru 12 Hari Jadi Presiden AS, Joe Biden Ancaman Jatuhkan Kembali Sanksi ke Myanmar

SERAMBINEWS.COM - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar, Senin (1/2/2021)

Hal itu menyusul peristiwa kudeta yang dilakukan oleh para pemimpin militer junta negara itu.

Joe Biden yang baru menjabat sebagai Presiden selama 12 hari sejak pelantikannya pada 20 Januari 2021, menyerukan dunia internasional untuk menekan militer Myanmar agar melepaskan kekuasaan.

Melansir dari Reuters, Selasa (2/1/2021) Biden mengutuk kudeta militer terhadap pemerintah yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

"Itu sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum," kata Biden dalam pernyataannya.

Krisis di Myanmar, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Desak Warga Myanmar Berontak Melawan Kudeta Militer

Baca juga: Profil Presiden Myanmar Win Myint, Kini Ditangkap Militer, Pendukung Kuat Aung San Suu Kyi

Baca juga: Amerika Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi, PBB Hingga Australia Prihatin Atas Situasi Myanmar

"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer junta Myanmar agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," seruan Biden.

Dia mengatakan, Amerika Serikat telah mencabut sanksi terhadap Myanmar selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan mereka untuk menuju demokrasi.

“Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai,” katanya.

Baca juga: Jenderal yang Pimpin Kudeta Myanmar, Ternyata Panglima Militer yang Tindas Muslim Rohingya

Biden Minta Militer Pulihkan Telekomunikasi

Biden meminta militer di Myanmar untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.

Sebelumnya, koneksi data internet dan beberapa layanan telepon terganggu di pada hari Senin.

Hal itu terjadi beberapa jam setelah pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya ditahan.

“Konektivitas internet nasional Myanmar telah turun ke 75 persen dari tingkat biasa dari pukul 3 pagi waktu setempat,” kata layanan pemantauan internet NetBlocks.

Baca juga: Update Darurat Myanmar: Penerbangan Internasional Tutup

Baca juga: Aktivis Myanmar: Kami Adalah Burung yang Baru Belajar Terbang, Sekarang Tentara Patahkan Sayap Kami

Seorang pejabat AS kemudian mengatakan bahwa pemerintah telah meluncurkan diskusi internal tingkat tinggi yang bertujuan untuk menyusun tanggapan "seluruh pemerintah”.