Krisis Politik di Myanmar

Kronologis dan Penyebab Terjadinya Kudeta Militer di Myanmar

Tayang: Selasa, 2 Februari 2021 22:56 WIB

Editor: Taufik Hidayat

Kronologis dan Penyebab Terjadinya Kudeta Militer di Myanmar

STR/AFP

Seorang tentara berjaga di jalan yang diblokade menuju parlemen Myanmar di Naypyidaw Senin 1 Februari 2021, setelah militer menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam kudeta.

Setelah pemilu 8 November, telah terjadi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Myanmar yang dibentuk Presiden Win Myint dan Partai USDP yang sebagian besar terdiri dari mantan jenderal serta orang-orang yang dibesarkan militer.

Warga Myanmar pergi ke tempat pemungutan suara pada 8 November. Mereka memberi Suu Kyi dan NLD mandat kembali memimpin negara dalam pemilu paling menentukan dalam sejarah pasca-kemerdekaan negara itu.

Hasilnya, NLD berhasil menang telak melawan USDP: dari 476 kursi di Parlemen, mantan jenderal hanya mendapatkan 33 kursi, sedangkan NLD meraih 396.

Hal ini memberi NLD kendali penuh di badan legislatif, sesuatu yang sekarang dituding militer sebagai aturan anti-demokrasi satu partai yang bertentangan dengan semangat dan tujuan para perumus militer di Konstitusi 2008.

Tetapi ini adalah bentuk Orwellian dan sikap oportunistik karena para pemimpin militer Burma tidak pernah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi atau bekerja untuk membangun sistem apa pun yang sesuai dengan istilah demokrasi.

Di sinilah orang dapat melihat jalur kesamaan antara mayoritas pendukung akar rumput Presiden AS Donald Trump dan 70% pendukungnya di Kongres AS dan cara di mana pejabat militer Myanmar, baik yang masih aktif maupun veteran, melihat diri mereka masing-masing sebagai pemenang pemilu yang berhadapan Biden dan para pemilihnya serta NLD dan pendukungnya di seluruh negeri.

Terlepas dari pemilu yang bebas, transparan, dan adil di AS dan Myanmar pada 2020, baik Trump (dan Partai Republik) dan partai USDP yang didukung militer Burma memiliki cara pandang yang salah bahwa mereka mengklaim sebagai pihak yang dirugikan dalam pemilu hanya karena adanya tudingan kecurangan pemilu. Tapi di sini lah letak kesamaan AS dan Myanmar berakhir.

Tidak seperti AS, transisi demokrasi Myanmar paling rapuh, dan lebih buruk lagi hanyalah lelucon.

Ini adalah gambaran untuk memperjelas yang sudah jelas bahwa AS sudah berpengalaman lebih dari 200 tahun dan memiliki sistem politik check and balances jika kultur demokrasi bergolak.

Enam tahun lalu, dunia mengalami euforia politik dan kegilaan yang luar biasa menyusul hasil pemilu Myanmar saat Suu Kyi dan partainya menang telak atas USDP.

Kemenangan ini membawa Suu Kyi menjabat "Penasihat Negara Myanmar," yang berada “di atas kantor politik presiden” tempat dia berperan sebagai dalang presiden Htin Kyaw dan Win Myint.

Merespons histeria massa atas kejadian ini, saya berpendapat bahwa pemenang utama dari pemilihan umum 2015 adalah para jenderal Burma.

Para pemimpin militer negara, yang menjalankan institusi paling kuat, tidak pernah dipaksa untuk membuat konsesi nyata.

Mereka praktis diberi izin masuk sebagai imbalan atas akses strategis dan ekonomi ke negara itu, sementara Barat dan yang lainnya meneriakkan "Musim Semi Myanmar".

Begitulah lelucon demokrasi Myanmar mendapatkan legitimasi internasional dan penerimaan di dalam negeri. Konstitusi yang terlebih dahulu melegalkan kudeta militer adalah dasar dari apa yang disebut sebagai "demokrasi yang rapuh".