Situasi Myanmar Memburuk, PBB Gelar Pertemuan Mendadak Bahas Nasib 600 Ribu Rohingya

SERAMBINEWS.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kudeta di Myanmar akan memperburuk keadaan sekitar 600 ribu Muslim Rohingya yang masih di negara itu.

Dewan Keamanan (DK) PBB berencana menggelar pertemuan mendadak untuk membahas mengenai perkembangan terakhir di Myanmar, pada hari Selasa (2/1/2021) waktu setempat.

Militer Myanmar telah merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021) dalam kudeta melawan pemerintah Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta para tokoh politik lainnya.

Tindakan genosida militer tahun 2017 di negara bagian Rakhine, Myanmar telah membuat lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

"Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap berada di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari CNA.

​​“Mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," sambungnya.

Baca juga: VIDEO Militer Myanmar Patroli di Jalan dan Terapkan Jam Malam Pasca Kudeta

Baca juga: VIDEO Wanita Ini Joget di Tengah Kudeta Myanmar Berlatar Blokade Militer

Baca juga: Amerika Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi, PBB Hingga Australia Prihatin Atas Situasi Myanmar

Kudeta yang dilakukan militer junta Myanmar membuat ketakutan PBB akan nasib warga muslim Rohingya di sana.

"Jadi ketakutan kami adalah peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka," katanya.

Para diplomat mengatakan, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang berencana untuk membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa hari ini.

"Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama erat dengan negara tetangga Myanmar di Asia dan ASEAN," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward.

Baca juga: Jenderal yang Pimpin Kudeta Myanmar, Ternyata Panglima Militer yang Tindas Muslim Rohingya

China, yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari tindakan tuduhan Dewan PBB setelah penumpasan militer terhadap Rohingya tahun 2017.

Beijing dan Moskow adalah kekuatan veto dalam dewan, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

China di PBB mengatakan bahwa mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan Dewan Keamanan pada hari Selasa.

"Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit," kata juru bicara China di PBB.

Baca juga: Profil Presiden Myanmar Win Myint, Kini Ditangkap Militer, Pendukung Kuat Aung San Suu Kyi

Baca juga: Garis Waktu Aung San Suu Kyi: Dari Tahanan Politik Myanmar Hingga Pemimpin Bangsa yang Bermasalah

PBB menyerukan pembebasan semua yang ditahan, kata Dujarric.