Wakil Rakyat Aceh Muslim SHi Sorot Pemotongan Anggaran Ditjen Perkebunan

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -
Fraksi Demokrat Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan) menjadi Rp 1 triliun dari sebelumnya Rp 1, 6 triliun.

Hal ini mengingat subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang menjadi ikon Pertanian Indonesia.

“Oleh karena itu, kami mendorong Ditjen Perkebunan dapat mengelola anggaran yang terbatas untuk mencapai target-target yang di tetapkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perkebunan dari hulu-hilir, mendongkrak jumlah ekspor serta dapat mengangkat kesejahteraan pekebun,” kata Muslim SHi, MM yang menjadi juru bicara Fraksi Demokrat dalam menyampaikan pendapatnya dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen Kementan; Irjen Kementan; Dirjen Perkebunan; Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI, terkait Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021, Rabu (3/2/2021) di Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

Muslim menyebutkan, anggaran Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan Unggulan Nasional menurun dari RP 322,43 M menjadi RP 173,08 M berdampak juga pada penurunan produksi jumlah benih beberapa komoditas perkebunan seperti kopi, kakau, karet, tebu, dan lainnya.

Namun terdapat produksi bibit komoditas perkebunan yang jumlahnya meningkat. Seperti benih vanili dari semula 122.500 batang menjadi 350.00 batang serta benih kelapa dari 938.000 batang menjadi 1,2 juta batang.

• Tahun 2021 akan Terjadi 4 Kali Gerhana, Ada yang Bisa Dilihat di Aceh, Ini Rincian Sesuai Ilmu Falak

• Doa Bulan Rajab dan Amalan yang Dianjurkan, Puasa Sunah hingga Bacaan Dzikir

"Kami minta penjelasan atas kenaikan jumlah produksi bibit vanili dan kelapa sementara produksi komoditas perkebunan strategis lainnya mengalami penurunan. Apakah potensi setiap jenis komoditas perkebunan Indonesia trendnya berubah untuk saat ini dan yang akan datang?” tanya Muslim yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II.

Dalam kesempatan itu Muslim juga mengutip data Sensus Penduduk tahun 2020 menyebutkan jumlah petani yang ada di Indonesia sebanyak 38,05 juta orang.

Pada tahun 2013 BPS menyebutkan jumlah petani Indonesia sebanyak 39,22 juta. Terjadi penurunan jumlah petani sebanyak 1,17 juta orang dalam kurun waktu 7 tahun.

“Dengan kata lain, jumlah petani Indonesia berkurang sebanyak 167.142 orang setiap tahunnya. Penurunan jumlah petani ini tentu akan jadi bencana besar karena kebutuhan pangan terus meningkat ditambah lagi luas lahan yang terus menyusut tajam. Seperti apa road map dan strategi jangka pendek – panjang dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) untuk mengatasi kuantitas SDM Pertanian kita yang semakin berkurang?” tukas Muslim.

Ia juga menyinggung tingkat pendidikan petani Indonesia yang memprihatinkan, mengingat dari 38,05 juta petani, sebanyak 73 % (25,6 juta) hanya berpendidikan SD. Sebanyak 24,5 juta orang atau 64,3 % adalah petani berusia tua sementara petani yang berusia muda (milenial) hanya 13,6 juta orang atau 35,7 %.

“Tingkat pendidikan dan usia petani berdampak besar terhadap pola pikir, semangat, dan kecepatan dalam menerapkan alih fungsi teknologi.

Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung program penumbuhan wirausaha muda pertanian dan Bimtek/Pelatihan Penyuluhan Petani oleh

BPPSDM-P. Sayangnya, program Bimtek/Pelatihan Penyuluhan untuk 27.500 Petani dengan anggaran RP 55 M pada tahun 2021 dipangkas

menjadi RP 42 M yang hanya dapat mengcover 21.000 petani. Bahkan, program Bimtek/ Pelatihan bagi Penyuluh Pertanian dengan anggaran 9 M

itu dihapuskan. Padahal kita tahu bahwa kapabilitas penyuluh sebagai ujung tombak program Kementan harus ditingkatkan ditengah banyaknya

masalah dan tantangan dunia pertanian. Apa alasan BPPSDM menghapus program BIMTEK?” tukasnya.

Persoalan lain yang disoroti Demokrat adalah kebutuhan kedelai yang cukup besar, 10 juta ton/tahun tidak mampu dipenuhi dari dalam negeri. Impor kedelai pun tak terbendung dan membanjiri di pasar besar sampai pasar tradisional. Dampaknya, petani kedelai hancur dan tak mampu bersaing.

“Yang lebih memprihatinkan, kedelai yang kita impor disinyalir merupakan kedelai hasil GMO. Masalah pengembangan kedelai kita dimulai dari masalah hulu. Maka dari itu, Fraksi Partai Demokrat meminta agar Balitbang Pertanian bisa menghasilkan bibit kedelai yang unggul, produktivitas tinggi, tahan dari OPT, serta sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia. Tidak cukup disitu, petani kedelai harus diberikan pendampingan terkait penerapan Teknologi, Alsintan dan Manajemen Lahan yang benar. Dengan demikian, biaya produksi menjadi efisien dan petani kedelai bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik,” tukasnya.

Selain itu Fraksi Partai Demokrat menurut Muslim menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga daging sapi sebagai dampak naiknya harga sapi impor. Ia mempertanyakan road map dan strategi jangka pendek maupun jangka panjang dari Ditjen PKH untuk meningkatkan geliat produksi sapi dalam negeri sehingga impor berkurang.

Muslim menyoroti anggaran pakan ternak tahun 2021 senilai 103,3 M dan anggaran penanggulangan penyakit senilai RP 243 lebih besar dari tahun 2020 senilai 206 M.

Anggaran penyediaan bibit dan peningkatan produksi ternak senilai RP. 651,35 M.

“Ibarat sebuah kendaraan, jangan sampai harga aksesoris jauh lebih tinggi dari harga kendaraannya. Tentu ini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat,” demikian Muslim.(*)