Istana tak Jawab Surat AHY Soal Kudeta Partai Demokrat, Begini Tanggapan Sekjen Teuku Riefky Harsya
Partai Demokrat tetap menghormati sikap Jokowi tak menjawab surat AHY dengan alasan upaya kudeta tersebut merupakan masalah internal Partai Demokrat
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Upaya kudeta Partai Demokrat masih menjadi tanda tanya soal keterlibatan pemerintah.
Partai Demokrat menilai sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) akan menyisakan teka-teki di tengah publik terkait keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta di Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).
Namun, Riefky menegaskan, Partai Demokrat tetap menghormati sikap Jokowi yang tak menjawab surat AHY dengan alasan upaya kudeta tersebut merupakan masalah internal Partai Demokrat.
• Moeldoko Akui Bertemu Kader Partai Demokrat, di Rumah, Hotel dan Tempat Lain
Riefky pun menjelaskan, dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi, AHY meminta penjelasan soal disebutnya nama Moeldoko serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut setuju dan mendukung Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).
Ia mengatakan, nama-nama pejabat tersebut disebut oleh Moeldoko dan para pelaku gerakan lainnya berdasarkan kesaksian kader yang bertemu mereka.
Riefky menuturkan, dalam surat tersebut, AHY menyampaikan keyakinannya kepada Jokowi bahwa nama-nama pejabat yang disebut itu tidak mengetahui adanya GPKPD.
"Ketum AHY juga menyampaikan pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," kata Riefky.
• Pakai Helm Berbentuk Tabung Gas 3 Kg dan Teko, Pasangan Kekasih Ini Tetap Pede di Jalan Raya
Ia pun berterima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah menepis tudingan terlibat dalam GPKPD.
