Pengadilan Inggris Segera Dengarkan Kesaksian Tuduhan Genosida China ke Kaum Muslim Uighur

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Pengadilan independen Inggris akan menetapkan dugaan pelanggaran HAM China terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.

Bisa saja sebagai tindakan genosida, seusai mendengarkan puluhan saksi ketika menggelar dengar pendapat publik pertama di London pada Mei 2021.

Penyelenggara Nick Vetch mengatakan panel beranggotakan delapan orang bertindak sebagai juri telah difinalisasi.

Dilansir AP, Jumat (5/2/2021), para peneliti pengadilan tersebut sedang memilah-milah sekitar 1.500 dokumen dan bukti yang diajukan dari berbagai negara.

Pengadilan tersebut, yang tidak memiliki dukungan pemerintah, akan dipimpin oleh pengacara terkemuka Geoffrey Nice.

Sebelumnya memimpin penuntutan terhadap mantan Presiden Serbia Slobodan Milosevic dan bekerja di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

• Turki Buru Kaum Uighur, Deportasi ke China Dengan Imbalan Vaksin Covid-19

Anggota panel akan mempertimbangkan tuduhan, pihak berwenang China melakukan kejahatan terhadap minoritas Uighur.

Seperti penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka dan sterilisasi paksa.

Meski keputusan pengadilan tidak mengikat pemerintah manapun, penyelenggara berharap proses pengungkapan bukti secara terbuka akan memaksa tindakan internasional.

Dalam menangani dugaan pelanggaran keras di Xinjiang, China.

Sekitar 30 saksi dan ahli diharapkan memberikan bukti pada audiensi publik pertama, yang ditetapkan dari 7 Mei hingga 10 Mei 2021 di pusat kota London.

Sesi kedua diharapkan berlangsung pada pertengahan September 2021.

Pengadilan berharap untuk mengeluarkan keputusan pada akhir tahun ini.

"Kesaksian saksi tertulis termasuk pengajuan dari orang-orang yang memiliki pengalaman langsung atau pengalaman tangensial, menuduh kerabat atau anggota keluarga hilang," kata Vetch.

Bukti akan dipertimbangkan oleh panel yang terdiri dari akademisi, pengacara, dan mantan diplomat.

Panel tersebut telah dipilih untuk mewakili beragam latar belakang dan tidak ada pakar di China yang ikut disertakan, kata Vetch.

Pengadilan tersebut dalam upaya terbaru meminta pertanggungjawaban China atas perlakuannya terhadap Uighur dan minoritas Muslim dan etnis Turki lainnya.

Mereka telah menjadi sasaran tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya yang semakin menarik perhatian internasional.

• Antoine Griezmann Putuskan Kontrak dengan Huawei, Protes Penindasan Muslim Uighur

Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan tindakan China terhadap Muslim Xinjiang dan etnis minoritas sebagai kejahatan kemanusiaan dan genosida.

Penggantinya, Antony Blinken, mengulangi pernyataan itu pada hari pertamanya menjabat.

Para peneliti dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa China telah mengumpulkan satu juta atau lebih orang Uighur dan minoritas lainnya.

Mereka dimasukkan ke dalam penjara dan kamp indoktrinasi besar yang oleh negara disebut sebagai pusat pelatihan sejak 2016.

Dalam mendeklarasikan genosida, Pompeo mengutip meluasnya pengendalian kelahiran paksa dan kerja paksa di antara orang Uighur.

Associated Press (AP) melaporkan tahun lalu, pemerintah China secara sistematis memaksakan sterilisasi dan aborsi terhadap wanita Uighur dan wanita Muslim lainnya.

Bahkan, mengirim banyak orang ke kamp hanya karena memiliki terlalu banyak anak.

China menyangkal pelanggaran apapun dengan menegaskan langkah-langkah yang diambil untuk memerangi terorisme dan gerakan separatis.

• Pemerintah AS dan Inggris Kutuk Pemerkosaan Sistematis Wanita Uighur di China

Para pejabat mengecam deklarasi Pompeo dan menuduhnya berusaha merusak hubungan Beijing dengan Presiden Joe Biden.

Vetch mengatakan pengadilan telah menulis surat kepada mantan duta besar China dan saat ini untuk London meminta kehadiran dan kerja sama pemerintah China.

Tetapi sejauh ini belum mendapat tanggapan.(*)