Muslim Rohingya Makin Ketakutan,  Khawatir Pembantaian oleh Militer Terulang

* Pembangkangan Sipil di Myanmar Meluas

DHAKA - Ketakutan terhadap tindakan represif militer kembali memenuhi benak warga etnis Rohingya di Myanmar. Karena sebelumnya, ribuan pria, wanita dan anak-anak Muslim dibunuh, dilempar ke dalam api dan diperkosa oleh pasukan militer di negara mayoritas Buddha itu.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh pun kini menentang kudeta militer di negara asal mereka Myanmar dan mengatakan bahwa mereka khawatir tentang keselamatan orang yang mereka cintai.

“Kami khawatir Tatmadaw (tentara Myanmar) akan melancarkan operasi lagi," kata Muhammad Ansar (35), salah satu dari lebih dari 750.000 Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan brutal dan penganiayaan tentara pada 2017.

Bangladesh menampung lebih dari satu juta orang Rohingya di kamp-kamp darurat yang sempit di Cox's Bazar, yang dianggap sebagai pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Hampir 600.000 dari mereka masih tinggal di berbagai negara di Asia Tenggara tanpa kewarganegaraan dan hak suara.

Militer Myanmar sekarang mengambil alih kekuasaan dan telah menyatakan keadaan darurat selama setahun. Para pemimpin, termasuk Aung San Suu Kyi, yang dituduh melanggar undang-undang impor dan ekspor dan kepemilikan perangkat komunikasi yang melanggar hukum, masih dalam tahanan rumah.

"Kami tidak bisa menghubungi kerabat kami di Rakhine karena jaringan seluler sering terganggu. Kami dengar militer mungkin akan melancarkan tindakan keras baru. Saya khawatir," kata Jumalida Begum (36).

Rahmat Karim (57), mengatakan, semua harapan untuk kembali ke tanah air telah hancur setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari. "Sepertinya sangat tidak mungkin sekarang," ujar dia.

Myanmar sebelumnya mengatakan pihaknya berkomitmen untuk repatriasi sesuai perjanjian bilateral dengan Bangladesh. Amir Ali, seorang mahasiswa, menyalahkan Suu Kyi karena bekerja dan berkolaborasi dengan militer, yang berhak mendapatkan 25 persen kursi di parlemen. "Kami tidak punya harapan baik dari militer," ungkap dia.

Di Mahkamah Internasional pada 2019, Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991, membantah tuduhan bahwa militer telah melakukan genosida. "Kami tidak mendukung kudeta. Kami mendukung dan selalu mendukung demokrasi," kata Mohammed Ayyub Khan, kepala Organisasi Solidaritas Rohingya yang berbasis di Myanmar, kepada Anadolu Agency.

Dia menambahkan bahwa rezim sipil dan militer sama-sama menganiaya Rohingya. "Bahkan Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi gagal menghentikan genosida di Rakhine," kata Khan.

Rakyat menentang

Di Myanmar sendiri, penolakan terhadap kudeta militer di antara kelompok profesional seperti dokter, guru, dan dosen kini semakin bermunculan. Selain itu, para warga juga memukul kaleng, panci, dan membunyikan klakson mobil setiap malam sebagai tanda penolakan terhadap kudeta militer.

Beberapa pengunjuk rasa anti-kudeta juga berjalan pada Jumat di kota tenggara Dawei, diikuti oleh para pendukung dengan sepeda motor. “Kami menyatakan bahwa kami memulai perjuangan kami untuk demokrasi hari ini di Dawei. Kami mendesak orang-orang untuk bergabung dan berdiri bersama kami,” kata seorang pengunjuk rasa.

Kampanye pembangkangan sipil dimulai di antara para dokter dan tenaga kesehatan. Setelah itu mulai menyebar ke kalangan pelajar, kelompok pemuda, dan bahkan beberapa pekerja sebagaimana dilansir dari Reuters.