Muslim Rohingya Makin Ketakutan,  Khawatir Pembantaian oleh Militer Terulang

Karena akses terhadap Facebook dibatasi, banyak orang Myanmar yang bermigrasi ke Twitter. Sebagian di antara mereka menggunakan layanan VPN untuk menerobos pembatasan Facebook. Tagar yang menentang kudeta, termasuk #HearTheVoiceofMyanmar dan #RespectOurVotes, menjadi tren di Twitter di Myanmar pada Jumat dengan lebih dari 7 juta unggahan.

Gerakan pembangkangan sipil ini telah menguat dan menghimpun kekuatan di jagat maya. Gerakan itu menyerukan kepada publik agar menyuarakan penolakan kudeta setiap malam dengan membunyikan suara-suara untuk menunjukkan kemarahan mereka.

Sikap PBB

Dewan Keamanan PBB pada Kamis (4/2/2021) menyuarakan keprihatinan mendalam atas kudeta militer Myanmar. Mereka juga menyerukan pembebasan semua tahanan termasuk Aung San Suu Kyi. Namun, pernyataan yang ditulis Inggris itu tak lagi mengecam kudeta Myanmar seperti yang tertulis di draf pertama pada Selasa (2/2/2021).

Para diplomat mengatakan, China dan Rusia yang memiliki hak veto dan pendukung utama Myanmar di PBB, meminta lebih banyak waktu untuk menyempurnakan tanggapan dewan. Pernyataan Dewan Keamanan PBB kemudian juga mendukung kembalinya dialog dan proses demokrasi di Myanmar. "Lebih baik dengan teks sedikit daripada tidak sama sekali," kata seorang diplomat kepada AFP.

Perwakilan China untuk PBB pun mengatakan berkontribusi pada perubahan teks tersebut. AFP mewartakan, kepemimpinan komunis Negeri Panda mengambil pendekatan non-konfrontatif terhadap kudeta Myanmar. Beijing meminta semua pihak di Myanmar menyelesaikan pertikaian mereka, dan kantor berita pemerintah, Xinhua, pada Senin (1/2/2021) menggambarkan kudeta itu sebagai perombakan kabinet besar-besaran. Myanmar adalah bagian penting dari proyek infrastruktur One Belt One Road (OBOR) yang diinisiasi China.

Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden menyerukan pemulihan cepat demokrasi di Myanmar. Kemudian Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Uni Eropa, dan Australia mengecam kudeta Myanmar.(AnadoluAgency/kompas.com)