SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksanaan Pilkada Aceh kali ini kembali berbalut polemik antara dilaksanakan tahun 2022 atau 2024.

Bila merujuk sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pilkada Aceh seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022. 

Namun, di tingkat pusat menguat pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2024.

Hal ini berimbas kepada Pilkada Aceh yang juga bakal dilaksanakan pada 2024 hingga menimbulkan pro kontra di Tanah Rencong.

H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma meminta pemerintah pusat untuk tetap komit terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022

“Jika Pilkada Aceh tidak dilaksanakan tahun 2022 justru akan menciptakan konflik baru antara Pemerintah Aceh dengan Pusat,” ungkap Haji Uma dalam rilis yang dikirim staf khususnya Muhammad Daud, Sabtu (6/2/2021).

• Terkendala Biaya Hidup di Rumah Sakit, Haji Uma Bantu Penderita Kanker Tenggorokan di Aceh Timur

• Haji Uma Bikin Adik Abang Gangguan Jiwa Tertawa, Lepas Rantai di Kaki dan Boyong ke RSUCM Aceh Utara

Sebab, menurut Haji Uma, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sudah jelas diatur dalam pasal 65 (1) UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dimana Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Selain itu, Haji Uma menilai jika Pilkada dilaksanakan serentak tahun 2024 dapat dipastikan Indonesia sama sekali belum siap.

• Pilkada 2022 Wajib. Syekh Fadhil: Meunyoe Han, Hana Yum Geutanyoe Bak Jakarta Nyan

Belajar dari pengalaman Pemilu tahun 2019 lalu, sebanyak 894 petugas penyelenggara Pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

“Kejadian yang sama dengan jumlah korban jiwa yang lebih besar dapat dipastikan kembali terjadi mengingat pelaksanaan Pilkada dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, siapa yang akan bertanggungjawab?” tegas Haji Uma.

Haji Uma mengingatkan Mendagri untuk tidak berkilah lidah dalam penafsiran pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 dengan menjadikan rujukan pasal 65 ayat 2 UUPA terkait masa jabatan dengan mengesampingkan pasal 65 ayat 1 UUPA, yang pada akhirnya nanti setelah melalui berbagai proses negosiasi dan advokasi tetap dapat dilaksanakan tahun 2022.(*)

• Fraksi PA DPRA Minta Semua Unsur di Aceh Bersatu Dukung Pilkada 2022