Pilkada 2022 Wajib. Syekh Fadhil: 'Meunyoe Han, Hana Yum Geutanyoe Bak Jakarta Nyan'

Pilkada 2022 Wajib. Syekh Fadhil: 'Meunyoe Han, Hana Yum Geutanyoe Bak Jakarta Nyan'

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, berharap elite Aceh menyatukan sikap terkait pelaksanaan Pilkada Aceh di 2022.

Hal itu disampaikan  Fadhil Rahmi menyikapi polemik jadwal pelaksanaan pilkada dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu yang tengah dibahas DPR RI saat ini.

"Terlepas perbedaan partai politik, sebagai orang Aceh kita mesti bersatu untuk menjaga kekhususan Aceh,” ujarnya.

Syekh Fadhil menegaskan, kekhususan Aceh yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) perlu dijaga sama-sama.

“Meuhan, kakeuh gadeh saboh-saboh, " pungkas senator muda asal Aceh ini.

Syekh Fadhil menegaskan, bagi dirinya pribadi, apapun dampak dan hasilnya, perjuangan Pilkada Aceh tahun 2022 adalah wajib.

• DPRA Perlu Berkoordinasi dengan Pusat, Soal Polemik RUU Pemilu

• Pilkada Aceh Bisa Bergeser ke 2023

• DPRA tak Respons Polemik RUU Pemilu

“Meunyoe hana, hana yum geutanyoe bak Jakarta nyan," tegasnya lagi.

Namun dia mengingatkan, dalam memperjuangkan hal itu, yang paling penting adalah mengubah pola komunikasi Aceh dengan pihak pusat di Jakarta.

Menurut dia, komunikasi yang bersifat keras, ancam mengancam dan tak percaya, itu harus dihilangkan.

Kuatkan pendekatan argumentatif, persuasif dan bangun kepercayaan.

"Kalau para elite di Aceh sudah seiya sekata. Ada kami juga di DPD dan DPR RI asal Aceh di Jakarta."

"Kita bisa sama-sama melogikakan hal ini pada elite di Jakarta," kata senator yang dikenal dekat dengan kalangan dayah ini."

“Apa yang diyakini oleh DPRA sudah benar. Mungkin yang perlu diubah hanya pola komunikasi, beu leubeh soft nah" imbuhnya.