Anggota DPR asal Aceh Irmawan Pertanyakan Pengurangan Anggaran Sektor Pertanian

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV asal Aceh H Irmawan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengurangi anggaran sektor pertanian sampai 6 triliun lebih pada 2021.

Ia mempertanyakan hal itu sampai menyampaikan tanggapan mewakili Fraksi PKB dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021).

Irmawan yang baru saja ditugaskan ke Komisi IV dari sebelumnya Komisi V, menyebutkan, seharusnya sektor pertanian menjadi perhatian sebab sektor pertanian berhasil tumbuh positif sampai 2,7 persen pada 2020 di tengah pandemi Covid 19.

Dimana sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan negatif.

• Unik Petai Dijual per Biji di Malaysia, Dibungkus Seperti Permen, Ternyata Segini Harganya

• Israel Minta Sekutu Tekan Jaksa ICC Agar tak Lanjutkan Penyidikan Kejahatan Perang di Palestina

• 24 Keuchik di Bandar Baru Pidie Jaya Akhiri Masa Tugas, Ini Nama-nama Gampong

“Hampir semua sektor mengalami pertumbuhan negatif. Kecuali sektor pertanian yang banyak berkontribusi terhadap penyelamatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memprioritas pembangunan di sektor pertanian,” ujarnya.

Sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif 2,7 persen pada 2020, menurut Irmawan ternyata tidak serta merta memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa sektor pertanian dapat dijadikan sebagai lokomotif menyelamatkan perekonomian nasional.

“Sebab pada kenyataannya, bukan menambahi anggaran tapi justru mengurangi anggaran sektor pertanian sebesar 6 triliun lebih untuk anggaran 2021. Meskipun demikian kita berharap, dengan anggaran terbatas ini, Kementerian Pertanian tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif di 2021,” tukasnya.

Pada bagian lain tanggapannya, Ketua PKB Provinsi Aceh ini juga membeberkan kenyataan persoalan yang tidak berubah meski sudah dilakukan berbagai upaya dan usaha. Ia menyebut contoh produksi komoditas pertanian masih kurang, terjadi kelangkaan pupuk, sulit memperoleh bibit berkualitas, sulit terhubung dengan sumber modal dan sebagainya.

Pada komoditas pangan, tambah Irmawan ada tiga komoditas utama yang harus selalu menjadi perhatian yaitu komoditas padi, jagung dan kedelai. Tiga komoditi ini jadi barometer ketahanan pangan yang harus selalu dijamin oleh pemerintah.

“Dalam kesempatan ini kami mempertanyakan, data yang kami dapatkan pada 2017 dan 2018 pemerintah mengklaim produksi gabah giling mencapai 78 juta ton. Dan kemudian dilakukan penambahan luasan lahan sehingga produksi gabah nasional justru tidak bertambah, malah jadi kurang 54 juta ton di 2019 dan 58 juta ton di tahun 2020. Tentu ada hal yang salah dalam hal ini,” ujar Irmawan.

Ia minta perhatian jajaran kementerian pertanian untuk mengatasi berbagai persoalan sektor pertanian tersebut sehingga persoalannya tidak selalu berulang setiap tahun.(*)