Komisi I DPRA Ajak Gubernur Ikut Perjuangkan Pilkada 2022: Jangan Seolah-olah Ini Kepentingan DPRA

“Jadi, jangan seolah-olah agenda Pilkada hanyalah hajat dan kepentingan DPRA semata,” timpal dia lagi.

Pihaknya juga mendengar kabar bahwa sampai hari ini Gubernur Aceh belum menerima KIP Aceh secara resmi untuk menerima penetapan jadwal Pilkada, wawlau KIP telah menyurati beberapa kali.

Pihaknya menilai Gubernur Aceh perlu untuk segera duduk bersama dengan DPRA dan KIP, dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

“Pak Gubernur juga perlu mengadakan rakor dengan bupati dan wali kota untuk menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan bersama terkait agenda Pilkada. Sehingga antara Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota tidak berjalan sendiri-sendiri,” saran Tgk Yunus.

Jika permasalahannya terkait dengan kendala regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Tgk Yunus mengatakan, DPRA siap mendampingi Gubernur menghadap Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI untuk berkoordinasi.

• VIDEO Runtuhan Gletser Ciptakan ‘Tsunami Himalaya’ Terjang Uttarakhand

• Korban Ledakan Gletser Himalaya Mulai Ditemukan, Ratusan Orang Masih Dinyatakan Hilang

• Miswar Fuady, PNA Tambah Satu Nama Lagi Sebagai Calon Wakil Gubernur Aceh

“Pak Nova harus hadir dan memimpin sendiri upaya lobi-lobi tersebut. Jangan biarkan isu Pilkada terus menerus jadi wacana liar di ruang publik,” tuturnya.

Tgk Yunus menegaskan, memperjuangkan Pilkada 2022 merupakan kewajiban Pemerintah Aceh dan DPRA. Karena itu dibutuhkan kekompakan keduanya untuk mewujudkan hal itu.

“Jika Pemerintah Aceh dan DPRA kompak, Insya Allah agenda Pilkada akan tetap terlaksana pada tahun 2022,” demikian Tgk Yunus.(*)

• Berbagi Pengalaman Setelah Divaksin, Gubernur Aceh: Alhamdulilah tidak Ada Efek Samping

• TA Khalid kepada Menteri Pertanian: Hati Rakyat Aceh Sangat Sakit Apabila Diberi Harapan Palsu

• Abu Janda Ungkap Pernyataan Mengejutkan, Akui Dibayar Mahal untuk Jadi Influencer Jokowi