Bahas Lahan untuk Mantan Kombatan GAM, Wamen Agraria Bertemu Wali Nanggroe

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengadakan pembahasan terkait distribusi lahan untuk mantan kombatan GAM, korban konflik, dan mantan tapol napol.

Pertemuan itu dilakukan dengan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang, Dr Surya Tjandra SH LLM di Meuligoe Wali Nanggroe, Senin (8/2/2021).

Didampingi Ketua DPRA, H Dahlan Jamaluddin, Staf Khusus H Kamaruddin Abu Bakar, DR M Raviq, dan DR Rustam Efendi.

Selain itu, Katibul Keurukon Wali Nanggroe, Azwardi Abdullah serta Kabag Humas dan Kerjasama, M Nasir Syamaun.

Pada pertemuan tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan beberapa masukan dalam upaya kelancaran program distribusi lahan buat kombatan GAM.

“Kami membicarakan mengenai rancangan terkait tanah untuk mantan kombatan dan juga tapol napol. Dan kami sudah memberikan masukann kepada Wamen, mudah-mudahan masukan tersebut dapat menjadi rencana bagi Kementrian Agraria untuk dapat merealisasikan tanah itu,” kata Wali Nanggroe.

Selanjutnya, tambah Wali Nanggroe, pihak Kementrian Agraria akan bertemu dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk membicarakan lebih lanjut impelementasi program tersebut.

“Kita usahakan secepatnya,” ungkap Malik Mahdmu ketika ditanyakan kapan program tersebut akan direalisasikan.

• Berapa Kali Gerhana  Pada Tahun 2021 yang Bisa Disaksikan di Aceh? Ini Hasil Kajian Ilmu Falak

• Pergi Sendirian ke Turki, Mutawalli Pinang Edanur Yildiz, Si Gadis Ternyata Pernah ke Aceh

• Apes, Baru Pasok Barang untuk Kios Kelontong, Tempat Usaha Kakek di Lhokseumawe Ini Ludes Terbakar

Sementara Wamen Agraria, Dr Surya Tjandra SH LLM mengakui, kunjungan pihaknya kali ini untuk mendiskusikan terkait pemanfaatan lahan di Aceh.

Lalu, pemberian tanah untuk mantan kombatan GAM, korban konflik, dan tapol napol.

“Itu coba kita eksplorasi, masalahnya apa, bagaimana peluangnya, dan solusi,” kata Wamen.

Saat ini, pihak Kementrian Agraria masih melakukan eksplorasi dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak berkepentingan di Aceh.

“Iya, karena tujuannya memang itu,” jawab Wamen ketika ditanyakan apakah realisisanya konkrit atau tidak.

Lebih lanjut, Ketua DPRA, H Dahlan Jamaluddin menjelaskan, saat ini Pemerintah Pusat sedang melaksanakan program reformasi agraria.

Nah, dalam konteks Aceh, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan terkait distribusi lahan bagi mantan kombatan GAM, sebagaimana dimandatkan dalam MoU Helsinki.