Apersi Aceh Minta Penetapan Zona NIlai Tanah Ditinjau Ulang, Masyarakat Mulai Keberatan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh minta pemerintah meninjau ulang penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Kondisi yang terjadi selama ini, penetapan ZNT telah memberatkan masyarakat pemilik tanah atau bangunan.

Berdasarkan hasil pemantauan Serambinews.com sejak 2020 lalu, penetapan ZNT oleh pemerintah kabupaten/kota sudah mendekati harga pasar.

Sehingga, beban yang ditanggung pemilik tanah atau bangunan melalui Bea Peralihan Hak atas Bangunan (BPHTB) sangat memberatkan.

• Pemerintah Tetapkan 222.876 Rumah Subsidi, Aceh Dapat Alokasi 3.300 Unit

Bahkan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Kantor PBB tidak lagi menjadi acuan, tetapi mendekati harga pasar.

Dengan fenomena ini, harga tanah, bahkan di pinggiran kota menjadi melonjak tinggi.

Melihat kondisi itu, Ketua Apersi Aceh, Afwal Winardy ST MT, Kamis (11/2/2021) menyatakan harus ada tolok ukur nilai zona tanah.

Afwal menegaskan untuk memproduksi sebuah rumah, khususnya rumah bersubsidi pemerintah, maka harga tanah harus disesuaikan dengan lokasi.

Tetapi, dengan ZNT yang ditetapkan pemerinta selama ini sudah sangat memberatkan pengembang, karena sangat tinggi.

"Pemerintah seharusnya tidak menetapkan ZNT sesuai harga pasar, karena bukan hanya pemilik tanah keberatan, tetapi juga para pengembang," katanya.

Dia berharap, pemerintah harus segera meninjau ulang ZNT, karena sudah bergulir luas, terutama para pemimpin pemerintahan di pedesaan.

Dikatakan, banyak jual-beli tanah yang harus dibatalkan, karena pemiliknya keberatan dengan ZNT yang ditetapkan pemerintah.

• Rumah Subsidi Masih Jadi Primadona, Harga Belum Ada Kenaikan, Masih Berkisar Rp 150 Jutaan

Afwal berharap agar permasaalahan ini segera ada titik-temu sehingga tidak menggelinding bebas tanpa hambatan.

Disebutkan, Pemerintah Aceh juga bisa mengeluarkan Qanun untuk rumah masyarakat beepenghasilan rendah (MBR).

Seperti batasan luas tanah type rumah minimal dan maksimal, besaran BPHTB, termasuk zona.nilai tanah untuk rumah bersbsidi.

Kemudian, harus ada kemudahan perizinan dan keringanan biaya lainnya, sehingga nilai produksi rumah murah tidak menjadi mahal.

Sehingga, dapat membantu masyarakat Aceh untuk memiliki rumah layak huni.

Afwal mengatakan dimmasa pandemi ini, banyak mengalami penurunan penjualan karena pergeseran segmen pasar.

Disebutkan, konsumen bukan haya melihat harga sudah sesuai dengan bangunan, tetapi juga lingkungan.

• Pemerintahkan Siapkan 157.00 Unit Rumah Subsidi, Bank Harus Kawal Kualitas Bangunan

Selain itu, harga rumah bersubsidi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui zona masing-masing, sehingga tidak bisa dinaikkan sesuka hati.

Sejak pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) terjadi, lanjutnya, pengembang sempat merasakan dampak.penjualan dan proyek sempat terhenti.

Oleh karena itu, peran pemerintah di sektor perumahan dinilai sangat penting, karena perumahan akan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat.(*)