Breaking News:

Internasional

AS Akan Menjatuhkan Sanksi Kepada Pemimpin Militer Myanmar dan Anggota Keluarganya

Para pemimpin militer di Myanmar dan anggota keluarganya akan mendapat sanksi keras dari Pemerintah AS.

Editor: M Nur Pakar
AP
Presiden AS Joe Biden 

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Para pemimpin militer Myanmar dan anggota keluarganya akan mendapat sanksi keras dari Pemerintah AS.

Presiden AS Joe Biden menegaskan aset 1 miliar dolar AS harus dibekukan.

Biden menyatakan akan mencegah para jenderal Myanmar dan anggota keluarga untuk mendapatkan uang tersebut.

Dia menambahkan akan memberlakukan kontrol ekspor yang ketat dari Myanmar.

Dilansir AP, Kamis (11/2/2021), Biden juga sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan terhadap mereka yang terlibat dalam perebutan kekuasaan 1 Februari 2021.

Sehingga, menggulingkan dan menahan pemimpin Myanmar yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi, presiden Win Myint dan lainnya.

Polisi Myanmar Bubarkan Demonstran dengan Kekerasan, Satu Kritis, Empat Terluka

"Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan menunjukkan rasa hormat terhadap keinginan rakyat Burma," kata Biden.

Sebelum presiden berbicara dari Gedung Putih, kerumunan besar yang berdemonstrasi menentang pengambilalihan militer kembali turun ke jalan di Myanmar.

Polisi telah meningkatkan kekuatan mereka terhadap pengunjuk rasa dalam beberapa hari terakhir dan telah menggerebek markas Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Saksi mata memperkirakan bahwa puluhan ribu pengunjuk rasa muncul di Yangon dan Mandalay, kota terbesar di negara itu.

Demonstrasi juga terjadi di ibu kota, Naypyitaw, dan tempat lain.

Ribuan Warga Myanmar Berkumpul di Tokyo, Menentang Kudeta Militer di Negaranya

Para pengunjuk rasa menuntut agar kekuasaan dikembalikan ke pemerintah sipil Suu Kyi.

Mereka juga mencari kebebasan untuknya dan anggota partai pemerintahan lainnya yang ditahan oleh militer setelah sidang parlemen baru diblokir pada 1 Februari 2021.

Militer mengutip kegagalan pemerintah untuk bertindak atas tuduhan yang tidak berdasar tentang penipuan pemilih yang meluas.

Sebagai alasan pengambilalihan dan deklarasi keadaan darurat satu tahun.

Para jenderal mempertahankan tindakan tersebut dibenarkan secara hukum.

Bahkan, telah mengutip sebuah artikel dalam konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pada saat-saat darurat.

Jutaan Rakyat Myanmar Berani Turun ke Jalan Protes Aksi Kudeta, Penguasa Militer Tak Menyangka

Partai Suu Kyi mengatakan itu secara efektif adalah kudeta.

Pemerintahan Biden juga dengan cepat secara resmi menentukan pengambilalihan itu sebagai kudeta dan menyiapkan sanksi segera.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved