Harga Gabah
Harga Gabah di Abdya Terus Merosot, Wakil Ketua DPRK Usul Qanun
Saat ini harga gabah kering turun menjadi Rp 4.300/Kg, sebelumnya beberapa hari yang lalu harganya Rp 4.800/Kg
Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Harga gabah kering di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus beranjak turun dari harga sebelumnya Rp 4.800 per kilo menjadi Rp 4.300 per kilo.
Padahal, awal-awal musim panen beberapa waktu lalu harga gabah kering Rp 5.200 per kg.
“Saat ini harga gabah kering turun menjadi Rp 4.300/Kg, sebelumnya beberapa hari yang lalu harganya Rp 4.800/Kg," kata Ilham, seorang petani di Kecamatan Susoh.
Ilham mengaku setiap memasuki musim panen raya, harga gabah padi di kabupaten berjuluk Breh Sigupai terus merosot.
“Awalnya sangat tinggi dan menguntungi petani, sekarang sudah turun sangat drastis,” katanya.
Padahal, kata Ilham, biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani sangat tinggi, seperti untuk membeli pupuk, bibit, obat-obatan maupun ongkos kerja.
• Dinas Syariat Bireuen Susun Jadwal MTQ ke 35, Ini Jadwalnya
• Polres Aceh Singkil Pasang Police Line di Lokasi Rawan Longsor, Cegah Kecelakaan Saat Libur Panjang
• Lowongan Kerja BUMN Kimia Farma Februari 2021, Ini Syaratnya: Terbuka untuk Fresh Graduate
Sehingga dengan turunnya harga gabah membuat petani di Abdya merugi.
"Mau tidak mau petani harus menjual dengan harga rendah, karena untuk keperluan biaya," cetusnya.
Untuk itu, ia berharap, Pemerintah Abdya mampu mengatasi turunnya harga gabah padi di setiap memasuki musim panen raya.
Apalagi, dengan adanya pabrik modern milik Pemkab, agen tidak bisa melakukan manipulasi harga gabah di Abdya.
"Saya berharap dengan adanya pabrik modern ini menjadi solusi bagi petani padi, sehingga agen tidak ada permainan harga gabah ketika memasuki panen raya," tutupnya.
Sementara itu, wakil ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH mengatakan salah satu upaya menghindari anjloknya harga gabah adalah harus ada sebuah Qanun atau Peraturan Bupati.
"Rencana kita di Abdya, ada Qanun tentang perlindungan dan pemberdayaan petani,” ungkap politisi Partai Aceh itu.
Dasar hukumnya, kata Hendra, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimana dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU tersebut mengatur tentang perumusan Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang salah satunya berhubungan dengan harga komoditas pertanian.
