Breaking News:

Pilkada Aceh Tunggu Revisi UU Pemilu, KPU Larang KIP Jalankan Tahapan Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota di Aceh

ILHAM SAPUTRA, Plt Ketua KPU 

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota di Aceh untuk tidak menjalankan tahapan pemilihan (pilkada) apa pun sampai ada putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Hal itu tercantum dalam surat KPU tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, Ilham Saputra. Surat bernomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 itu ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh.

Intinya, surat tersebut berisi tanggapan KPU terhadap Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan di Aceh yang telah disusun KIP Aceh.

Dalam surat itu, KPU RI mengatakan, tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 avat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemilihan Serentak dilaksanakan Tahun 2024.

Oleh karena itu, KPU meminta KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota agar tidak menjalankan tahapan pemilihan apapun sampai ada putusan sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, yakni putusan yang disetujui bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, pelaksanaan Pilkada Aceh harus menunggu revisi UU Pemilu yang saat ini tengah dibahas bersama di DPR RI.

Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menurut KPU tidak memuat aturan secara jelas terkait dengan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 diselenggarakan pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, surat itu memuat delapan point. Berikut bunyi lengkap surat KPU kepada KIP Aceh sebagaimana salinan yang diperoleh Serambi kemarin:

1. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 73 undang-undang tersebut, bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemilihan di Provinsi Aceh diatur dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa merujuk sebagaimana tersebut pada angka 1, dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak terdapat pengaturan secara jelas terkait dengan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 diselenggarakan pada tahun 2022;

3. Bahwa sehubungan dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada angka 2, berdasarkan ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam undang undang tersendiri, sehingga Penyelenggaraan Pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 sebagaimana tersebut pada angka 2 diselenggarakan berdasarkan ketentuan undang undang tentang pemilihan yang berlaku secara umum;

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved