Breaking News:

Berita Abdya

Anggota DPRK Abdya Berharap Musrenbang Usulkan Program Prioritas

Pemerintah daerah dalam hal ini SKPK diharapkan agar memperhatikan program yang menjadi prioritas percepatan pembangunan di Abdya.

SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Anggota DPRK Abdya Julinardi 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) berharap kepada pemerintah tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk lebih memperhatikan usulan program pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang prioritas dan mendesak bagi masyarakat.

“Musrenbang di tingkat desa telah usai, sekarang di tingkat kecamatan dan nantinya akan berlanjut di tingkat kabupaten. Kami berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini SKPK agar memperhatikan program yang menjadi prioritas percepatan pembangunan di Abdya, sehingga menjadi lebih terarah dan singkron dengan visi dan misi Bupati Abdya,” ujar anggota DPRK Abdya, Julinardi kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Menurutnya, penyelengaraan Musrenbang  ini bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi, masukan, ide dan pemikiran yang kontruktif serta membangun dari seluruh lapisan masyarakat atau stakeholders berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPK tahun 2022 dan selaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Abdya tahun 2017-2022.

“Musrenbang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten yang dikoordinasikan oleh Bappeda,” ungkapnya.

Musrenbang kecamatan juga, sebutnya, tidak semata-mata menyepakati usulan prioritas pembangunan yang diusulkan melalui RPJM dan Musrenbang desa, tapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten.

Politisi Hanura ini juga berharap,  enam program prioritas dalam RKPK tersebut diantaranya, peningkatan PAD dan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS), pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pelayanan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan implementasi syariat Islam, serta peningkatan indeks reformasi birokrasi daerah dapat tertampung dengan baik.

Baca juga: Suami Istri Tewas Bersimbah Darah di Binjai, Sepeda Motor Korban Raib, Polda Sumut Ungkap Pelaku

Baca juga: Mantan Bek Barca Ini Sebut Kepindahan Griezmann ke Barcelona Sebuah Kesalahan Dalam Karier

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Serahkan Penghargaan kepada Gubernur Aceh Hingga Pemkab/Pemko, Ini Data Lengkap

Baca juga: Disdik Aceh-Jissho akan Kirim Siswa SMK Magang ke Jepang, Aceh Dapat Jatah 1.000 Orang

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengusulkan program tersebut, masyarakat telah bersusah paya meluangkan tenaga, pikiran hingga waktu untuk mengadakan Musrenbanng tingka desa dan membuat usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai setelah Musrenbang usai, apa yang pernah diusulkan dan diharapkan masyarakat tidak kunjung ada serta terealisasi, bahkan terkesan tinggal mimpi.

“Kami berharap, Musrenbang ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat dalam mengusulkan program yang layak serta dibutuhkan,” pintanya.

Sehingga, lanjutnya, setiap program disesuaikan dengan enam prioritas pembangunan dan diselaraskan dengan RPJMK dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

“Jadi, dengan adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan pandemi Covid-19, maka sudah sepatutnya program yang diusulkan adalah yang paling prioritas dan mendesak,” pungkasnya.(*)

Penulis: Rahmad Wiguna
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved