Breaking News:

Sengaja Tak Lapor SPT Bisa Dipenjara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengancam akan memberi sanksi kepada warga negara yang tidak melaporkan Surat

Editor: bakri
DOK KPP PRATAMA BANDA ACEH
Tim KPP Pratama Banda Aceh bersama abang becak melakukan kampanye Lapor SPT di Banda Aceh, Jumat (19/2/2021). 

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengancam akan memberi sanksi kepada warga negara yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak. Ancaman sanksinya beragam, dari ringan hingga sanksi berat. ”Ada sanksi yang menanti jika mereka tidak melaporkan SPT Tahunan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, Rabu (24/2/2021).

Sanksi ringan mulai dari surat 'cinta' dari Direktur Jenderal Pajak. Sementara sanksi berat bisa berupa hukuman pidana atau penjara. Hukum pidana diberikan jika wajib pajak sengaja tidak melaporkan penghasilannya. ”Sanksi pidana apabila alpa atau sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap," tegasnya.

Adapun jika Wajib Pajak (WP) terlambat melaporan SPT, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100 ribu sampai Rp1 juta. Biaya denda telat lapor SPT Tahunan sebesar Rp 100 ribu berlaku bagi wajib pajak pribadi. Sementara denda Rp1 juta untuk wajib pajak badan. "Aturan denda masih sama," ujar Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama.

Yoga mengatakan, biaya denda itu masih bisa bertambah bila wajib pajak yang seharusnya membayar denda terlambat menyetor uang denda. Penambahan biaya denda mengikuti tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). "Untuk terlambat bayar, sanksi per bulannya adalah sesuai suku bunga acuan yang ditetapkan ditambah uplift 5 persen, dibagi 12 bulan. Paling lama untuk 24 bulan," katanya.

Ketentuan ini berubah dari sebelumnya sebesar 2 persen per bulan. Aturan baru ini mengikuti ketentuan di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. "Itu sudah berlaku sejak berlakunya UU Cipta Kerja 2 November 2020 kemarin, tapi akan kita perjelas dalam PP dan PMK turunan UU Cipta Kerja," tuturnya.

Adapun batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi WP OP atau karyawan adalah hingga 31 Maret 2021. Sementara tenggat akhir pelaporan SPT WP badan jatuh pada 30 April 2021. Hingga 24 Februari 2021, DJP mencatat sudah 2,8 juta wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut, 2.793.768 di antaranya merupakan WP orang pribadi, sementara 152.524 lainnya WP badan. "Perkembangan penerimaan SPT Tahunan Tahun 2020 dengan data update terakhir per 24 Februari 2021 pada pukul 08.13 WIB," tulis keterangan resmi DJP, yang dikutip Rabu (24/2/2021).

DJP juga menyampaikan di masa pandemi seperti ini pelaporan SPT disarankan melalui online. Melalui laman resmi Pajak dan memilih cara e-filing. Syaratnya, WP harus memiliki surat elektronik ataupun nomor ponsel yang aktif dan mengaktifkan EFIN (electronic filing identification number) yang dapat diurus di kantor pelayanan pajak.

e-Filing adalah cara penyampaian SPT secara online yang bisa dilakukan dari mana saja dan kapanpun selama terhubung dengan jaringan internet. Sehingga memudahkan WP karena tidak perlu keluar rumah untuk menuju kantor pajak.

Adapun untuk WP OP atau karyawan dapat mengisi penyampaian SPT 1770 S dan 1770 SS. Tapi sebelum isi terlebih dahulu sudah memiliki bukti pemotongan pajak dari perusahaan pemberi kerja. Selain itu, WP juga wajib memiliki e-FIN yang diterbitkan oleh DJP. Permohonan e-FIN bisa dilakukan di KPP terdekat sebelum dapat mendaftarkan diri dalam layanan online tersebut. Setelah memiliki bukti potong dan e-Fin maka sudah bisa melakukan pelaporan SPT online. (tribun network/yov/dod)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved