Breaking News:

Indikator Kemiskinan dalam Perspektif Islam

SEJUMLAH wartawan di Banda Aceh yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) kembali menggelar pengajian rutin

Indikator Kemiskinan dalam Perspektif Islam
FOR SERAMBINEWS.COM
Prof Dr M Shabri Abd Madjid SE MEc

SEJUMLAH wartawan di Banda Aceh yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) kembali menggelar pengajian rutin keislaman, Rabu (24/2/2021) malam. Kegiatan kali ini dihelat di warung kopi Rumoh Aceh Kupi Luwak Jeulingke, Banda Aceh, tempat kaukus ini awal mula menggelar kajian-kajian keislaman sejak delapan tahun yang lalu.

Hadir sebagai pengisi kajian kali ini, Prof Dr M Shabri Abd Madjid SE MEc selaku calon Anggota Dewan Syariah Aceh (DSA). Dalam paparannya, Prof M Shabri menyorot tentang indikator kemiskinan dalam perspektif Islam. Isu ini masih hangat diperbincangkan pasca-keluarnya data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatera.

"Bicara tentang kemiskinan itu, sebenarnya sebuah topik yang rumit karena dia memiliki dimensi yang beragam. Kalau berbicara penyakit itu sudah complicated. Artinya ketika kemiskinan itu terdiri dari berbagai dimensi, maka yang pasti solusi untuk mengentaskannya juga itu harus diserbu dari berbagai penjuru. Kita tidak mau Aceh ini, negeri syariat, tapi dia miskin, karena syariat tidak identik dengan miskin," ungkap Prof Shabri.

Meskipun demikian, dia mengakui ada hal-hal yang membuat daerah ini identik dengan kemiskinan lantaran maraknya kasus korupsi dan tingginya angka pengangguran. Kendati berstatus sebagai daerah termiskin di Sumatera versi BPS, tetapi anehnya tidak mengurangi indeks kebahagiaan masyarakat Aceh jika dibandingkan dengan daerah lain.

Dalam tausyiahnya, M Shabri turut mengilustrasikan bagaimana pemetaan orang miskin yang keliru sehingga pemerintah cenderung salah dalam mengambil kebijakan. Menurutnya ketika analisis dan metode penentu indeks kemiskinan di suatu daerah dilakukan dengan cara salah, akhirnya memantik kisah kegagalan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Prof Shabri turut menyetir hadis riwayat Abu Daud yang menceritakan tentang seorang dari kalangan Anshar mengemis kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, "apakah kamu memiliki sesuatu di rumah?"

Dilanjutkan, pengemis tersebut menjawab bahwa dia memiliki pakaian juga sebuah cangkir. Rasulullah kemudian meminta orang dari Anshar tersebut agar membawa pakaiannya tersebut untuk dilelang. "Dari hasil pelelangan itu, pakaian itu terjual dengan harga dua dirham. Dari dua dirham tersebut, Rasulullah menganjurkan agar satu dirham dipergunakan untuk makan, dan satu dirham untuk membeli kapak."

Menurut M Shabri, hadis Riwayat Abu Daud itu dapat menjadi rujukan salah satu cara mengentaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Aceh. Merujuk pada hadis tersebut, Prof M Shabri menilai program pemberian bantuan langsung tunai yang selama ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan kurang tepat. Namun pemerintah juga harus menyertakan modal usaha kepada seseorang yang laik mendapatkan bantuan tersebut.

Tenaga ahli di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh itu mengaku miris dengan fakta yang dikeluarkan BPS tersebut. Apalagi kondisinya berbanding terbalik dengan dana pembangunan Aceh yang mencapai Rp17 triliun pada tahun 2020.

"Kita berada di posisi terbesar dari sisi dana pembangunan, ini totalnya sekitar Rp 17 triliun tahun 2020. Uang banyak tapi masyarakat miskin," kata Prof M Shabri.

Pandemi Covid-19 yang menjadi momok dalam dua tahun terakhir, turut memicu angka kemiskinan di Indonesia, termasuk di Aceh. Namun, menurut M Shabri, kenaikan angka kemiskinan di Aceh akibat Covid tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Pemerintah Aceh sudah menargetkan penurunan kemiskinan di daerah setiap tahun 2 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 2012-2017. Namun  target tersebut tidak tercapai, bahkan belum mendekati angka satu persen.

Ketidakberhasilan tersebut membuat pemerintah kemudian mengubah target penurunan angka kemiskinan di Aceh menjadi satu persen tiap tahun pada RPJM 2017-2022.

"Kalau kita lihat tahun 2017, angka kemiskinan di Aceh itu 15,29 persen, berarti kalau targetnya per tahun turun satu persen, maka seharusnya tahun 2020 kemiskinan di Aceh itu 12,52 persen. Tapi kenyataannya hanya turun sekitar 0,49 persen. Sangat sedikit sekali," papar Prof M Shabri.

Menurut M Shabri, target yang tidak tercapai ini diduga turut dilatarbelakangi oleh kekeliruan dalam program pengentasan kemiskinan di Aceh.(ar/*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved