Jalan Tol Seksi 3 Indrapuri-Jantho Bakal Beroperasi Maret Mendatang

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Hutama Karya, selaku penangung jawab pelaksana pembangunan jalan Tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 Km, dikabarkan akan mengoperasikan jalan tol seksi 3, ruas Indrapuri-Jantho, sepanjang 16,2 Km, secara berbayar pada Maret 2021.

“Sebelum jalan tol seksi 3, ruas Indrapuri-Jantho sepanjang 16 Km itu dioperasikan secara berbayar, Pemerintah Aceh perlu melihat persiapannya, terutama dalam pelaksanaan pembebasan tanahnya, apakah sudah tuntas 100 persen atau tidak," kata Kabag Evaluasi dan Monitoring Biro Adpem Setda Aceh, Robby kepada Serambinews.com, usai peninjauan ruas jalan tersebut Kamis (25/2/2021).

Kunjungan Tim Pemerintah Aceh ke lokasi jalan tol seksis 3, ruas Indrapuri-Jantho, kata Robby, dipimpin Asisten II Setda Aceh Ir Mawardi, didampingi Biro Pemerintahan Setda Aceh Syakir Kepala Dinas BPN Aceh, Kabag Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh Joko, dari PT Hutama Karya, Yuda, Satker PPK II pengadaan jalan Tol Sigli-Banda Aceh Ir Jufri, PT Adhi Karya dan lainnya.

PPK II Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Ir Jufri mengatakan pada seksi 3, ruas jalan tol Indrapuri-Jantho, ada penambahan 81 lokasi tanah masyarakat seluas 19 hektare lebih yang dipakai untuk pembangunan jalan tol seksi 3 tersebut.

Penambahan 81 lokasi itu, di luar penetapan lokasi tanah yang sudah ada sebelumnya.

Penambahan 81 lokasi tanah itu terjadi, menurut laporan dari PT Hutama Karya, selaku penanggung jawab pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh dan PT Adhi Karya, selaku pelaksana pembangunan konstruksi jalan tol, adalah sebagai penyesuaian konstruksi jalan tol, agar tetap dalam kondisi datar dan aman.

Menanggapi penjelasan dari PPK II Satker Pengadaan Tanah jalan Tol Sigli-Banda Aceh Ir Jufri, Yuda dai PT Hutama Karya, Asisten II Setda Aceh, Ir Mawardi dan Kabag Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Joko mengatakan, tambahan 81 lokasi tanah masyarakat telah dipakai untuk pembangunan badan jalan tol seksi 3, ruas Indrapuri-Jantho sepanjang 16 ,2 Km itu, perlu diidentifikasi/validasi kembali dan dilengkapi data dan dokumen tanahnya untuk pelaksanaan tahapan proses pembayarannya.

• Massa GAH Pertanyakan Pembelian 3 Unit Kapal Aceh Hebat, Terindikasi Ada Markup Harga

• Bener Meriah Terus Kembangkan Destinasi Wisata

Asisten II Setda Aceh Ir Mawardi mengatakan, proses pembayaran tambahan 81 lokasi tanah pada seksi 3 itu, harus segera dilaksanakan sebelum dilakukan peresmian dan pengoperasian ruas jalan tol Indrapuri-Jantho tersebut.

“Informasi yang kita dengar dari Kementerian PUPR, pada bulan depan aka ada peresmian beberapa ruas jalan tol di Indonesia, termasuk ruas jalan tol Indrapuri-Jantho, oleh Presiden Joko Widodo, secara virtual. Tapi kapan waktunya, kita belum diinfokan,” ujar Robby.

Utusan dari PT Hutama Karya, Yuda dalam laporannya kepada Asisten II Setda Aceh mengatakan, sertifikat layak operasi (SLO) jalan tol seksi 3, ruas Indrapuri-Jantho sepanjang 16,2 Km, sudah ke luar dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tanggal 9 Februari 2021 lalu.

Biasanya, kata Yuda, setelah keluar SLO, diikuti dengan penerbitan penetapan operasi jalan tolnya oleh Kementerian PUPR dan dilanjutkan dengan peresmian dan pengoperasiannya secara berbayar.

"Tapi jadwal peresmian dan pengoperasian jalan tol seksi 3 ruas Indrapuri-Jantho itu, pihak Kementerian PUPR, belum menginfokannya,” ujar Yuda.

Kepala Biro Pemerinthan Aceh Syakir, Kepala Dinas Pertanahan Aceh dan Kabag Evaluasi dan Monitoring Biro Adpem Setda Aceh, Robby menyarankan, setelah kita berkunjung ke lokasi jalan tol seksi 3 yang pembangunan fisiknya sudah selesai 100 persen, tapi masih ada 81 lokasi tanah masyarakat yang telah dipakai untuk percepatan pembangunan badan jalan tol yang belum dibayar, segera diproses adminisrasi kelangkapan dokumen tanahnya untuk pembebasan dan pembayarannya.

Pemerintah Aceh, kata Robby, mengucapkan terima kasih kepada pemilik tanah yang telah membantu percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) jalan tol Sigli-Banda Aceh, dengan mengizinkan tanahnya lebih dulu digunakan untuk percepatan pembangunan badan jalan tol.

Setelah masyarakat mengizinkan tanahnya dipakai untuk percepatan pembangunan badan jalan tol, kata Robby, sekarang ini, tugas dan kewajiban pemerintah untuk segera memproses pembayaran tanah masyarakat tersebut.

“Tujuannya, agar pada saat ruas jalan tol itu nanati diresmikan dan dioperasikan, tidak ada lagi yang memasang spanduk di tengah jalan tol tersebut, yang isinya tanah jalan tol ini belum dibayar,” ujar Robby.

Kepala Bagian Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Joko, sangat setuju dengan saran dan usul Robby.

Kelangkapan adminitrasi tanah masyarakat yang telah dipakai untuk percepatan pembangun jalan tol sebanyak 81 lokasi segera disiapkan.

“Tujuannya, agar tahapan proses pembayarannya dapat dilaksanakan segera, sebelum ruas jalan itu diresmikan dan dioperasikan secara berbayar," ujar Joko.(*)