Massa GAH Pertanyakan Pembelian 3 Unit Kapal Aceh Hebat, Terindikasi Ada Markup Harga

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Massa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Hebat (GAH) menggelar aksi di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh, Kamis (25/2/2021).

Massa mempertanyakan terkait pembelian tiga unit kapal Aceh Hebat oleh Dishub Aceh.

Aksi itu dilatarbelakangi oleh hebohnya isu mark-up kapal di berbagai laman media, yang menduga KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3 merupakan kapal bekas hingga proses pembangunan kapal dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL).

Isu yang beredar begitu heboh hingga menggerakkan komunitas Gerakan Aceh Hebat (GAH) untuk menyuarakan pendapat terkait pengadaan tiga kapal Aceh Hebat di depan kantor Dinas Perhubungan Aceh.

Dalam tuntutan tertulis, GAH mempertanyakan proses pengadaan tiga kapal yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh.

Mereka mengindikasi terjadi mark-up dengan alokasi anggaran sebesar Rp 378 miliar untuk pengadaan tiga unit kapal Ro-ro dengan masing-masing harga kapal diduga Rp 178 miliar.

Koordinator Lapangan (korlap) GAH, Eriza Gusnanda menyampaikan, pihaknya mempertanyakan proses pengerjaan yang berlangsung hanya 10 bulan, serta adanya indikasi mark-up anggaran, dan kapal ini diisukan merupakan kapal bekas.

"Kami ingin transparansi penggunaan anggaran,” ujar Eriza.

Peserta aksi lainnya, Syarbaini menyatakan, pihaknya menduga 3 kapal Aceh Hebat merupakan kapal bekas, karena durasi pembangunannya hanya 10 bulan saja.

• 100-150 Persil Tanah Lokasi Proyek Jalan Tol di Padang Tiji Dipagari Pemilik Lahan, Ini Masalahnya

• Terkait Kelanjutan Pembangunan IPAL Gampong Jawa, Pemko Diminta tak Membuat Kekeliruan Sejarah

• Istri Tewas Bersimbah Darah, Suami Tewas Tergantung, Anak Syok Lihat Orang Tua, Polisi Dalami Motif

Dugaan tersebut berdasarkan publikasi Dinas Perhubungan saat kunjungan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada Februari 2020 ke galangan kapal PT Multi Ocean Shipyard, Batam, Kepulauan Riau.

“Dinas Perhubungan sampai ke sana sudah melihat dan mempostingkan bahwa kapal kita sebentar lagi siap. Jadi kami menghitung persiapannya dari jarak situ,” pungkasnya.

Pihak Dinas Perhubungan Aceh menyatakan sangat menghargai masukan yang disampaikan, sehingga publikasi kegiatan pembangunan sektor perhubungan semestinya terus ditingkatkan.

Seusai berorasi yang berlangsung lebih kurang setengah jam, lima perwakilan dari GAH ini melakukan audiensi dengan Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh, Muhammad Al Qadri mewakili Kadishub Aceh guna mengklarifikasi secara jelas dan transparan terkait proses pembangunan tiga unit KMP Aceh Hebat.

Alqadri menjelaskan, pembangunan tiga kapal Aceh Hebat dilakukan melalui kontrak tahun jamak (multiyears) tahun anggaran 2019 dan 2020.

Proses pelelangan ketiga kapal yang ada dalam anggaran Pemerintah Aceh dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan RI dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Aceh tidak memiliki pengalaman dalam pelelangan kapal dengan spesifikasi khusus.

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kementerian telah memiliki kompetensi untuk pembangunan kapal Ro-ro.

Perencanaan terhadap ketiga kapal tersebut pun telah dilakukan pendampingan teknis dari kementerian.

“Proses pelaksanaan pembangunan ketiga kapal dimulai sejak Agustus 2019 sampai dengan akhir tahun 2020, KMP. Aceh Hebat 1 dengan spesifikasi rencana 1.300 Gross Tonage (GT) dibangun dengan anggaran Rp 73,9 miliar dikerjakan selama 470 Hari di galangan PT Multi Ocean Shipyard yang berlokasi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

KMP Aceh Hebat 2 dengan spesifikasi rencana 1.100 GT dengan anggaran Rp 59,7 miliar dikerjakan selama 497 hari di galangan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia yang berlokasi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Sedangkan KMP Aceh Hebat 3 dengan spesifikasi rencana 600 GT total anggaran Rp 38 miliar yang dikerjakan selama 497 hari di galangan PT Citra Bahari Shipyard, Tegal, Jawa Tengah. Pembangunan ketiga kapal ini menghabiskan waktu rata-rata selama 15 bulan," jelas Al Qadri di hadapan perwakilan GAH.

Selama pelaksanaan pekerjaan, katanya, Dinas Perhubungan Aceh didampingi oleh Konsultan Pengawas dan Tim Teknis yang melibatkan personel dari Kementerian Perhubungan dan Dishub Aceh.

Untuk terlaksananya setiap tahapan pembangunan, telah dilakukan sertifikasi oleh Kementerian Perhubungan RI dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) di antaranya; Builder Certificate, Keel Laying, Launching, Inclining Test, Dock Trial, dan Official Sea Trial.

Bahkan untuk menguji kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kapal telah dilakukan uji kelayakan dan kestabilan kapal di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI yang berlokasi di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.(*)