Perpres Miras
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, Ketua MUI: Terima Kasih Atas Kepekaan Menerima Aspirasi Umat
Pencabutan aturan investasi miras tersebut mendapat pujian dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Nafis.
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Presiden Jokowi meneken regulasi itu pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Usai menandatangani Perpres tersebut, sejumlah pihak pun mengecam lampiran yang mengatur tentang investasi industri minuman keras (miras).
Terdapat sejumlah syarat investasi miras yang tercantum pada Lampiran III.
Lampiran III ini memuat daftar bidang usaha dengan persyataran tertentu, yang meliputi 46 bidang usaha.
Mengutip dari Kompas.com, bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol ada pada urutan 31 di Lampiran III.
Investasi di bidang tersebut bisa dibuka dengan syarat:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
Baca juga: Ketua Komisi VI DPRA Tolak Perpes terkait Legalitas Miras di Indonesia
Baca juga: 5 Pemuda Tumbang Usai Pesta Miras Dicampur Sirup Melon, 2 Tewas dan 3 Masuk Rumah Sakit
Selanjutnya, di urutan 32 tercantum bidang usaha industri minuman mengandung alkohol (anggur).
Syarat dibukanya investasi bidang ini adalah:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
Adapun syarat untuk investasi bidang usaha industri minuman mengandung malt, tercantum pada urutan 33 sebagai berikut:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
Baca juga: Petugas Gabungan Razia Gubuk Derita, Belasan Muda-mudi Ketangkap Basah Bersetubuh hingga Pesta Miras
Baca juga: Tim Gabungan Garuk 3 Pasangan Khalwat Dari 2 Hotel & Ada Pesta Miras di Tugu Taman Ratu Safiatuddin
