DLHK Bahas Persoalan Kehutanan

BANDA ACEH - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Rabu (3/3) menggelar rapat koordinasi (rakornis) membahas berbagai persoalan lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh. Rakornis yang diselenggarakan di kantor DLHK Aceh di Banda Aceh, dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir Mawardi mewakili Sekda Aceh.

Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat struktural di lingkungan DLHK Aceh, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSD) Aceh, perwakilan Fauna & Flora International (FFI), Balai Gakkum Sumatera, BPKH 18 Aceh, CRU, dan sejumlah LSM lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, A Hanan Sp MM dalam sambutannya mengatakan, rakornis tersebut digelar untuk menyamakan komitmen dan sinergisitas dalam membangun dan menyelesaikan persoalan kehutanan di Aceh.

"Kita semua orang yang diamanahkan untuk menjaga hutan, menjaga hutan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Hanan.

Menurutnya, banyak persoalan kehutanan Aceh yang belum selesai, seperti kebakaran hutan dan lahan, termasuk persoalan sengketa kawasan yang terjadi di mana-mana.

"Oleh karena itu melalui rakornis ini, mari kita duduk bersama melakukan evaluasi apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Pemerintah Aceh tentu tidak sanggup sendiri dalam membangun dan menyelesaikan persoalan hutan di Aceh, kita harus bersama. Sesuai arahan Pak Gubernur, hutan adalah salah satu solusi untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.

Hanan menyebutkan, saat ini Aceh memiliki kuasa kawasan hutan sekitar 3,5 juta hektare, yang terdiri atas hutan konservasi 1 juta 1 juta hektare, hutan lindung 1,7 juta hektare, hutan produksi terbatas 145 ribu hektare, hutan produksi tetap 549 hektare, dan hutan produksi konversi 15 ribu hektare.

"Mau kita apakah hutan ini, kita di sini semuanya diamanahkan untuk menjaga hutan, menjaga hutan untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Hanan.

Aceh juga memiliki kawasan hutan gambut sebanyak 338 ribu hektare dan yang dapat dibudidayakan sekitar 150 hektare. Untuk itu, Hanan mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mengembangkan tanaman porang di  masyarakat. "Ini merupakan komoditi yang sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat kita," katanya.

Kadis DLHK juga menyebutkan, izin perhutanan sosial yang telah ditetapkan di Aceh ada sekitar 54 izin dengan luas 308 ribu hektare.

"Mari kita data berapa besar potensi yang dapat ditanami dan kita sepakat menanam pete dan jengkol. Ini menjadikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat kita," katanya.

Selanjutnya untuk persoalan gajah liar yang masih sering merusak kebun masyarakat, DLHK sendiri mengajak untuk menanam jeruk nipis dan jeruk perut. "Selain menjadikan koridor gajah sekaligus memberi nilai tambah bagi petani dan juga menjanjikan," ujarnya.

Dia berharap, rakornis tersebut bisa memberikan berbagai solusi dalam berbagai persoalan kehutanan dan lingkungan hidup di Aceh. "Terima kasih kepada Pak Sekda yang diwakili Pak Asisten II dan narasumber yang telah hadir, ini tentu menjadi motivasi dan semangat kami dalam membangun kehutanan dan lingkungan hidup di Aceh," pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun strategi pembangunan lingkungan hidup dan Kehutanan yang lebih efektif bagi kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam hayati.

Para pihak diharapkan mampu bersinergi dan berkoordinasi secara maksimal dalam rangka sinkronisasi pembangunan guna menghindari tumpang tindih kegiatan dan pengabaian program yang seharusnya digulirkan.