Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Demokrat dalam KLB di Sibolangit
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021) akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
Baca juga: VIRAL, Ayah Sakit, Pernikahan Anak Perempuan Bungsu Dipercepat, Usai Ijab Kabul, Ayah Pun Meninggal
Baca juga: Masuki Babak Baru, Bagaimana Reaksi Gisel jika Nanti Dipertemukan dengan Penyebar Video Syurnya?
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Kubu AHY Sebut Peserta yang Hadir Diiming-imingi Uang
Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra buka suara mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada Jumat (5/3/2021).
Herzaky mengatakan, peserta yang menghadiri KLB itu diiming-imingi oleh sejumlah uang bahkan jabatan.
"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah."
"Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir."
Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka, Ini 5 Tips Agar Lolos Seleksi Gelombang Prakerja
"Dan akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi itu," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).
Bahkan, Herzaky menyebut para mantan kader yang menggelar KLB bekerja sama dengan oknum kekuasaan untuk mendorong adanya insentif.
"Seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir."
