Breaking News:

Pemkab dan Kejari Aceh Besar Teken Kerja Sama Penegakan Hukum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar terkait penanganan

Editor: bakri
FOTO/ HUMAS PEMKAB ACEH BESAR
Bupati Aceh Besar, Ir H Mawardi Ali, bersama Kajari Aceh Besar, Rajendra D Wiritanaya SH, menandatangani perjanjian kerja sama, di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (4/3/2021). 

KOTA JANTHO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Bupati Aceh Besar, Ir H Mawardi Ali, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Besar, Rajendra D Wiritanaya SH, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Arifi n SHi MSi menandatangani MoU di Aula Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (4/3/2021).

Bupati Mawardi Ali menyambut baik kerja sama tersebut dan diharapkan semakin membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan kegiatan di lapangan, sehingga bakal mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar.

Begitu juga, terang Bupati Mawardi bahwa terkait berbagai persoalan hukum tentunya harus diselesaikan dengan baik, sehingga sangat diperlukan pedampingan dari pihak Kejari demi meminimalisir persoalan hukum serta kemungkinan gejolak sosial. Oleh karena itu, komunikasi haruslah terus dijalin dengan baik antara Pemkab Aceh Besar beserta Kejaksaan Negeri Aceh Besar seperti yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik, tentunya dalam rangka pembangunan Aceh Besar.

“Terkait kegiatan pembangunan proyek strategis dalam rangka menghindari adanya kecurangan dan permainan dari pihak yang tidak bertanggung jawab diharapkan juga untuk meminta pendampingan dari pihak Kejaksaan Aceh Besar,” pungkas Mawardi Ali. Sementara itu, Kajari Aceh Besar Rajendra D Wiritanaya SH mengungkapkan, MoU yang ditandatangani tersebut menyangkut kasus/perkara perdata dan tata usaha negara.

“Harapannya dengan adanya MoU ini dapat saling belajar bersama dan berguna untuk kemaslahatan masyarakat Aceh Besar tentunya,” tuturnya. Selain itu, dengan adanya kerja sama yang dilakukan tentu diharapkan dapat terus terjalin silaturrahmi, dan juga selalu bersinergi guna menghindari segala kesalahpahaman yang mungkin terjadi.

“Terkait produk hukum dari Pemkab Aceh Besar berupa peraturan daerah, saya berharap bisa saling berkerja sama dengan kejaksaan guna menimbang saran dan dimusyawarahkan bersama agar terhindar dari kesalahan hukum sejak awal,” ujarnya. Rajendra D Wiritanaya SH menambahkan, penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran masing-masing lembaga, dan juga memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, khususnya Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan tugas dan fungsi peran masing-masing.

“MoU ini merupakan langkah nyata dan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya, dan juga MoU lain dengan lembaga BUMN atau BUMD seperti dengan PLN maupun PDAM Tirta Mountala,” demikian Kajari Aceh Besar Turut hadir dalam kesempatan ini, Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi MSi, para pejabat/ Kasi di Kejaksaan Negeri Aceh Besar, asisten, Kepala OPD dijajaran Pemkab Aceh Besar serta para Kabag di Setdakab Aceh Besar.(hab*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved