Breaking News:

Kader Aceh Tetap Loyal ke AHY, Pastikan tak Ada Pengurus Hadiri KLB

Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas para 'oposan' Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kader Aceh Tetap Loyal ke AHY, Pastikan tak Ada Pengurus Hadiri KLB
IST
H Dalimi SE Ak

BANDA ACEH -  Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas para  'oposan' Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya benar-benar digelar.

Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan bahkan dipilih sebagai Ketua Umum. Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi yang dikonfirmasi Serambi, Jumat (5/3/2021), memastikan tak ada ketua DPC yang menghadiri acara tersebut. Dia juga menegaskan bahwa kader dan pengurus Demokrat Aceh tetap setiap kepada AHY.

"Kalau Aceh aman dan tenteram. Yang  kami tahu ketua DPC yang punya hak suara tidak ada yang ikut satu orang pun. Hasil rakor kita bahwa kita menolak KLB dan tetap setia dan mendukung AHY. Itu hasil rakor, kita tidak akan melenceng dari itu," kata Dalimi.

Terkait pelaksanaan KLB tersebut, Demokrat Aceh tak mau ambil pusing. Namun, pihaknya juga mengikuti berbagai perkembangan terkait isu tersebut di media sosial dan media massa. "Katanya akan digelar di Sibolangit, tapi saya yakin hampir 90 persen tidak ada yang ikut, se-Indonesia. Yang punya hak suara, ketua DPC dan DPD nggak akan hadir itu," katanya.

Dia menegaskan, Demokrat Aceh tidak peduli dengan itu. "Kami memantau aja, kita tetap kompak selalu koordinasi di 23 kabupaten/kota. Mereka sudah buat surat pernyataan dan setia kepada AHY," tegas Wakil Ketua DPRA ini.

Sedangkan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Aceh, Iqbal Farabi SH mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar mantan kader Demokrat adalah inkonstitusional dan dapat mencederai demokrasi Indonesia. "Hari ini pelaksana KLB sudah melakukan kejahatan serius," kata Iqbal Farabi dalam pernyataan tertulis, Jumat (5/3/2021).

Kata Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ini, negara dan aparaturnya harus bertanggung jawab karena telah terjadi perampasan partai politik oleh kelompok yang melakukan kejahatan pada Partai Demokrat.

"Saat ini Partai Demokrat juga sedang membangun koalisi dengan rakyat, dan juga sedang fokus membantu pemerintah melawan Covid-19, tidak pantas diganggu oleh gerakan dan kejahatan seperti itu," ujar Iqbal Farabi. Dia menilai hal ini sebagai bentuk arogansi kekuasaan. "Tidak pantas upaya KLB didukung para pejabat di pemerintahan, seharusnya harus lebih fokus kepada kesejahteraan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini," ujarnya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved