Breaking News:

KLB Partai Demokrat

Kata Menko Polhukam Mahfud MD: Pengurus Partai Demokrat yang Resmi Sampai Kini Masih AHY Putra SBY

Mahfud MD menyatakan pengurus Partai Demokrat yang resmi sampai saat ini masih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tribunnews/Irwan Rismawan
Mahfud MD menyatakan pengurus Partai Demokrat yang resmi sampai saat ini masih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto ini saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pengurus Partai Demokrat yang resmi sampai saat ini masih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono," kata Manfud MD.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3/2021).

Mahfud MD menyatakan, sampai dengan saat ini pemerintah menganggap belum ada Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi dari Partai Demokrat terkait KLB tersebut.

"Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa," kata Mahfud MD.

"Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," tambahnya.

Baca juga: Di Tengah Kisruh Partai Demokrat, Foto Moeldoko Cium Tangan SBY Viral di Medsos

Baca juga: Darmizal, Pengusung Moeldoko di KLB Demokrat dan Sosok di Balik Kemenangan Jokowi

Baca juga: Cerita Ketua DPC Demokrat Ditawari Uang Rp 100 Juta Ikut KLB, Katanya 2024 Calonkan Anak Presiden

Menurut Mahfud MD, pemerintah akan melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU itu, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu.

Asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.

Halaman
1234
Editor: Safriadi Syahbuddin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved