Breaking News:

Nasional

Demokrat Nilai Negara Bungkam, Pejabat Negara Gunakan Kekuasaan Merebut Partai

Partai Demokrat menilai negara tetap bungkam, melihat pejabat negara merebut partainya. Pimpinan tertinggi, Ketua Umum telah diambil alih oleh Kepal

Editor: M Nur Pakar
Tribun-Medan.com
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai negara tetap bungkam, melihat pejabat pemerintahan merebut partainya.

Pimpinan tertinggi, Ketua Umum telah diambil alih oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Hal itu memicu protes dari kubu Ketua Umum Pattai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam KLB yang digelar di Deli Serdang itu, Moeldoko dipilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dan menerima keputusan tersebut.

"Tindakan penyelenggaraan KLB dagelan ini merupakan perbuatan melawan hukum," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Sabtu (6/3/2021)

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Mahfud MD: Sikap Pemerintah Sama Seperti Pak SBY Soal PKB Tahun 2008

Bahkan, KSP Moeldoko bisa dikatakan melakukan abuse of power, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan,"

Herzaky mengatakan, terpilihnya Moeldoko dalam KLB tersebut menunjukkan bukan sekadar persoalan internal Demokrat.

Selain itu, Herzaky menyebut penyelenggaraan KLB tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, pemerintah semestinya melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko tersebut.

Baca juga: Jika Negara Akui Moeldoko, Pengamat Politik: Lonceng Kematian Partai Demokrat Semakin Kencang

Terlebih, kata Herzaky, AD/ART Partai Demokrat dan Kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025 yang dipimpin AHY telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved