Pejabat, TNI/Polri, dan Wartawan di Bireuen Divaksin Sinovac, 564 di Antaranya Polres dan Jajaran

Penyuntikan vaksin Sinovac ini bersamaan dengan pejabat pelayanan publik lainnya, termasuk TNI jajaran Kodim Bireuen serta wartawan. 

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Sebanyak 564 personel Polres Bireuen dan jajaran mulai disuntik vaksinasi Covid-19 tahap II, Senin (15/3/2021). 

Penyuntikan vaksin Sinovac ini bersamaan dengan pejabat pelayanan publik lainnya, termasuk TNI jajaran Kodim Bireuen serta wartawan. 

Vaksinasi ini berlangsung di tiga tempat terpisah. 

Para pejabat di Pendopo Bupati Bireuen, jajaran Kodim 0111/Bireuen di Puskesmas Jeumpa. 

Sedangkan personel Polres Bireuen dan jajaran di Klinik Kesehatan Polres Bireuen di Mapolsek Kota Juang.

Kapolres Bireuen, AKBP Taufik Hidayat SH SIK MSi melalui Paur Kesehatan, dr Yenni Rachmi, disela melayani proses untuk vaksinasi Covid-19 di klinik Polres Bireuen mengatakan target keseluruhan personel Polres Bireuen akan divaksin 564 orang.

Baca juga: Launching ATM Beras Sehat, Bulog dan BMK Peruntukkan bagi 100 Penerima Manfaat

Baca juga: Wanita Perlu Ketahui 7 Hal Ini Atas Organ Kewanitaannya, Konsultasi ke Dokter Jika Alami Masalah Ini

Baca juga: VIDEO - Pasukan Intelijen Turki Tangkap Seorang Teroris yang Sudah Merencanakan Aksi Teror

Vaksin hari pertama Senin (15/3/2021) ditargetkan selesai untuk 110 orang.

Vaksin hari pertama  untuk para personel dari Bhabinkamtibmas  serta delapan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) yang baru kembali dari SPN Seulawah.

Sedangkan sisanya direncanakan berlangsung hingga lima hari ke depan melibatkan petugas medis dari klinik Polres Bireuen ditambah dari Puskesmas Cot Ijue, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Vaksinasi untuk 564 orang diharapkan selesai nantinya,  kecuali jika ada anggota tertunda, maka waktunya vaksinasi lagi disesuaikan. 

Terkait dengan kondisi kesehatan dari anggota Polisi Polres Bireuen yang sudah divaksin, dr Yenni, mengatakan semuanya sehat dan stabil. 

"Dan jika ada personel yang tidak layak divaksian, maka ditunda, jika memang tidak boleh divaksin, maka kita juga buat surat keteranganya," jelas dr Yenni Rachmi. (*)