Aceh Masih Bergantung Pasokan Bahan Pangan dari Daerah Lain

Kondisi ini juga berimbas kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang sebagian besar dana pembangunannya berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat, seperti DAU, DAK, Otsus dan Migas serta lain-lain.

Untuk itu Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu lebih efektif dan efisien dalam menentukan program/kegiatan pembangunan tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan beberapa hal.

Di antaranya, penentuan program/kegiatan harus bersifat quick win yang dapat menyentuh masyarakat secara langsung.

Penghematan pada belanja pemerintah dengan memprioritaskan belanja yang bersifat wajib.

Meningkatkan investasi di daerah upaya mendorong pad dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain selain dari dana otsus yang tinggal 6 tahun lagi.

Mempercepat pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Terakhir, membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

Demi mewujudkan penyusunan RKPA atau RKPK yang berkualitas, maka digunakan pendekatan pembangunan secara holistik, tematik, integratif dan spasial.

Agar kebijakan anggaran belanja dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program, secara multi sector dengan target dan sasaran yang berorientasi outcome.

Pemerintah Aceh berharap, Musrenbang Kota Langsa tahun 2021 yang dilaksanakan di tengah situasi yang sulit ini harus dapat dimanfaatkan se-optimal mungkin.

Untuk melakukan pembahasan program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini.

Semoga musrenbang ini menghasilkan kesepakatan bersama dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam RKPK Langsa tahun 2022.(*)