Termasuk Dana TKI Anggota Dewan Aceh Singkil, Temuan BPK Rp 2,9 Miliar yang belum Dikembalikan

Diketahui dari Rp 2,9 miliar yang belum dikembalikan, termasuk di dalamnya uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) anggota DPRK Aceh Singkil periode 2004-2009. 

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Selama kurun waktu 2004 sampai 2019 BPK RI perwakilan Aceh menemukan kerugian daerah di Kabupaten Aceh Singkil, senilai Rp 12,8 miliar.

Dari akumulasi kerugian itu, sebanyak Rp 9,9 miliar telah dilakukan pengembalian.

Sehingga, tersisa Rp 2,9 miliar yang belum dikembalikan. 

Diketahui dari Rp 2,9 miliar yang belum dikembalikan, termasuk di dalamnya uang Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) anggota DPRK Aceh Singkil periode 2004-2009. 

Kala itu, para wakil rakyat menerima dana TKI.

Namun setelah uangnya terlanjur digunakan ,tiba-tiba harus dikembalikan lantaran dinilai bertentangan dengan PP 21 Tahun 2007, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Baca juga: Gubernur Minta Masyarakat Lebih Proaktif, Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Ramai-ramai anggota dewan semasa itu mengembalikan dengan cara dicicil.

Sayang, sebelum lunas keburu habis masa jabatan.

Ada juga yang meninggal dunia. 

Sejauh ini belum diketahui, berapa jumlah dana TKI anggota dewan periode 2004-2009 yang belum dikembalikan.

Selain dana TKI kerugian yang belum dikembalikan, termasuk biaya perjalanan dinas. 

"Rincinya masih dalam pemetaan," kata Inspektur Inspektorat Aceh Singkil, M Hilal, Rabu (24/3/2021).

Menurut Hilal, saat ini timnya sedang bekerja memetakan satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) mana saja yang belum mengembalikan.