Kisruh Demokrat

AHY Sebut Pintu Maaf Selalu Terbuka untuk Moeldoko, Meski Jutaan Kader Demokrat Marah

"Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai...

Editor: Nurul Hayati
ANTARA/M RISYAL HIDAYAT DAN KOMPAS.COM/RODERICK A MOZES
Ketua Umum Partai Demokrat versi kontra AHY, Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (kiri dan kanan). 

"Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021).

SERAMBINEWS.COM, - Meski kader Demokrat marah atas tindakan Moeldoko, namun Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa pintu maaf selalu terbuka untuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tersebut.

"Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021).

Akan tetapi, AHY menilai Moeldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan.

Sebaliknya, kata dia, mereka terus sibuk melontarkan kebohongan baru.

"Untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini," lanjutnya.

Oleh karena itu, AHY menyatakan sikap bahwa Partai Demokrat akan bersatu padu melawan kubu Moeldoko, jika tak kunjung mengakui kesalahan.

Baca juga: Kapolres Bireuen Tinjau Lokasi Bencana Puting Beliung di Geulanggang Labu

Diketahui, terbukanya pintu maaf untuk Moeldoko tidak hanya satu kali diucapkan oleh AHY.

Awal Maret 2021, AHY pertama kali menyampaikan bahwa dirinya membuka pintu maaf bagi Moeldoko atas keterlibatan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Tapi sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salah-salahnya. Untuk itu, apabila beliau (Moeldoko) menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya," kata AHY dalam konferensi pers bertajuk "Menguak Kebenaran: Testimoni Peserta KLB Abal-abal" yang disiarkan secara daring, Senin (8/3/2021).

Meski begitu, AHY mengaku kecewa terhadap Moeldoko karena dinilainya mengudeta Demokrat.

Menurutnya, Moeldoko telah menyakiti hati jutaan kader Partai Demokrat karena terlibat dalam gerakan yang dinilai pengurus partai itu sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional.

Kendati demikian, AHY mengaku tak punya dendam pribadi terhadap Moeldoko.

Bahkan, dia mengaku masih dan tetap menghormati Moeldoko.

Pernyataan Moeldoko

Baca juga: Kejari Bireuen Kunjungi SMAN 1 Jeunieb Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Moeldoko mengatakan, kedaulatan yang diberikan kepadanya karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi, dan arah demokrasi di parta berlambang mercy tersebut mengalami pergeseran.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," jelas Moeldoko melakui akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).

Moeldoko juga menyebut, alasan dirinya mengambil jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang karena pertarungan ideologis di ranah nasional kian menguat jelang tahun politik 2024.

"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman menuju Indonesia emas di 2045," katanya.

Pertarungan politik itu, lanjut Moeldoko, juga nampak di tubuh Partai Demokrat.

Sehingga, ia mengklaim, apa yang dilakukannya saat ini juga untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan, saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," paparnya.

Moeldoko mengakui, bahwa dirinya tidak meminta izin Presiden Jokowi tentang keputusan yang diambilnya.

Sebab, keputusan itu merupakan otoritas pribadinya, sehingga Moeldoko merasa tidak ingin membebani Jokowi.

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden," tutur Moeldoko.

Ia pun menceritakan bahwa dirinya khilaf dalam mengambil keputusan memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, karena tidak memberitahu istri dan keluarganya.

Baca juga: Kemendikbud Naikkan Bantuan Pendidikan Hingga Rp 12 Juta Per Semester, Biaya Hidup Capai Rp 1,4 Juta

Namun, Moeldoko menegaskan bahwa selama ini ia sering mengambil keputusan yang beresiko, dan meminta tidak ada lagi yang mengaitkan isu ini dengan Jokowi.

"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil resiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," imbuhnya.

Sebagai informasi konflik di tubuh Partai Demokrat pertama kali diumumkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) pada 1 Desember 2021.

Konflik itu melibatkan eks kader partai berlambang mercy itu, seperti Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, Darmizal dan Max Sopacua.

Adapun, Moeldoko dipilih oleh peserta KLB Deli Serdang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Terbaru, konflik di Partai Demokrat melibatkan Jhoni Allen Marbun yang malayangkan gugatan kepada AHY, Teuku Riefky Harsa dan Hinca Pandjaitan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 Maret 2021.

Jhoni menuntut tergugat, membayar ganti rugi atas pemecatan tersebut sebesar Rp 5,8 miliar dan ganti rugi imaterial Rp 50 miliar. (*)

Baca juga: Gangguan Internet, Disdukcapil Pidie Gagal Perbaiki Dokumen Penerima Bansos

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul AHY Bersedia Maafkan Moeldoko Meski Jutaan Kader Demokrat Marah

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved