Breaking News:

TA Khalid Cecar Dirut BPDPKS Soal Program Peremajaan Sawit Rakyat dan Biodiesel

Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, TA Khalid minta kejelasan jalannya program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia..

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
TA Khalid di Komisi IV DPR RI. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh TA Khalid minta kejelasan jalannya program peremajaan sawit rakyat atau PSR di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia.  Politisi Partai Gerindra itu juga secara tamam mempertanyakan program biodiesel yang digunakan oleh korporasi.

TA Khalid mengajukan pertanyaan itu dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pangembangan Sawit Rakyat Komisi IV DPR RI yang menghadirkan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, dan Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurrachman, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).

“Seberapa luas areal yang sudah ditanami melalui program PSR itu selama lima tahun terakhir. Sebab anggaran yang sudah disalurkan Rp 5,9 triliun seluruh Indonesia,” ujar TA Khalid.

Begitu juga untuk program biodiesel yang  ternyata digunakan oleh sejumlah korporasi dengan anggaran mencapai 57 triliun selama tahun.

“Sebagai contoh ternyata di Aceh ada bermasalah PSR, sekarangs edang ditangani kejaksaan. Itu baru satu contoh, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya. Ini yang perlu dijelaskan,” katanya.

Terkait dengan program biodiesel, TA Khalid menyoroti  kemajuan dan pencapaian program tersebut, mengingat dana yang diberikan Rp 57 triliun. “Dari  57 triliun untuk biodiesel materialnya dimana, jangan-jangan perusahaan biodiesel itu uangnya dideposit,” ujar TA Khalid.

Ia mendesak Panja Komisi IV agar segera melakukan kunjungan kerja (Kunker)  dan turun ke lapangan. “Kita ingin tahu berapa banyak biodiesel yang sudah diproduksi, kemudian berapa luas areal yang sudah ditanam melalui program PSR. Saya harap rapat ini memutuskan untuk Kunker,” tukas politisi asal Aceh ini.

Politisi PKB Luluk Nurhamidah juga mencecar persoalan yang sama. Ia mempertanyakan kriteria penerima bantuan insentif untuk program biodiesel. “Kriterianya apa, siapa saja perusahaan yang menerima,” ujarnya.

Luluk juga minta penjelasan tentang kasus PSR di Aceh sebesar Rp 684 miliar lebih yang saat ini tengah diusut kejaksaan. “Saya dengar KPK juga berminat menangani kasus ini. Tolong dijelaskan seperti apa sebenarnya,” kata Luluk.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh saat ini sedang mengusut dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat dengan nilai Rp 684,8 miliar lebih.

Kepala Kejati (Kajati) Aceh Muhammad Yusuf mengatakan kasus dugaan korupsi ini sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Yusuf menjelaskan sumber anggaran program peremajaan sawit rakyat berasal dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Program peremajaan sawit tersebut berlangsung selama tiga tahun anggaran yakni 2018, 2019, dan 2020.

Tahun anggaran 2018 dikucurkan Rp 16 miliar, 2019 Rp 243,2 miliar, dan 2020 Rp 425,5 miliar. Yusuf mengatakan program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Aceh dilakukan atas perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), koperasi, dan perbankan.(*)

Baca juga: Permohonan Kubu Moeldoko Ditolak, AHY: Tidak Ada Dualisme Demokrat, Terima Kasih Pak Jokowi

Baca juga: PP TIM Gelar Takziah Virtual Mengenang Adnan Ganto

Baca juga: Terkait Pernyataan Begal Politik, Tarmizi Age Minta Dalimi Hati-Hati Buat Pernyataan

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved