Breaking News:

Gerindra Minta Wali Nanggroe Turun Tangan Soal Pilkada Aceh 

Fraksi Gerindra di DPRA meminta Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haytar turut bersikap menyikapi masalah Pilkada Aceh agar bisa digelar tahun 2022

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fraksi Gerindra di DPRA meminta Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al-Haytar untuk turut bersikap menyikapi masalah Pilkada Aceh agar bisa digelar tahun 2022. 

Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad kepada Serambinews.com, Senin (5/4/2021) mengatakan Pilkada Aceh wajib dilaksanakan tahun 2022.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau disingkat UUPA.

"Sesuai UUPA wajib dilaksanakan tahun 2022, penundaan tahapan dapat dipahami dan segera direvisi kembali untuk disesuaikan dengan sisa waktu yang ada," kata Abdurrahman.

Baca juga: KIP Aceh Putuskan Tunda Tahapan dan Jadwal Pilkada Aceh 

Pernyataan itu disampaikan menanggapi keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang mengusul penundaan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Alasan pengusulan penundaan tersebut karena KIP Aceh selaku lembaga penyelenggara Pilkada tidak menerima anggaran hibah dari Pemerintah Aceh untuk melaksanakan tahapan yang sudah ditetapkannya.

Baca juga: Hadiah Rp 75 Juta Bagi yang Temukan Istri Pria Ini, Sudah 19 Hari Belum Pulang Ke Rumah

Politikus Gerindra ini menyatakan persoalan ini harus ditanggapi secara serius oleh pemangku kepentingan di Aceh.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menjumpai Presiden RI.

"Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe, ulama, pempinan DPRA, pimpinan DPRK se-Aceh, bupati/wali kota, MAA, ormas, OKP, para rektor, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan parpol, dan elemen masyarakat lainnya segera menjumpai Presiden. Itu ikhtiar terakhir," katanya.

Baca juga: Tahapan Pilkada Aceh Ditunda, Begini Tanggapan Politisi PNA Darwati A Gani

Menurut Abdurrahman, selama ini kepercayaan Aceh terhadap pusat sudah terbentuk. Tapi, ungkapnya, dirusak dengan kebijakan pusat dengan mengabaikan undang-undang. 

"Kondisi ini mengakibatkan luntur kembali kepercayaan yang sudah ada yang berimplikasi cukup luas terhadap hubungan pusat dan daerah," tegas Abdurrahman Ahmad.(*)

Baca juga: Senator Fachrul Razi, Aceh Bisa Biayai Sendiri Pilkada 2022, tak Perlu Dana Pusat

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved