Nasib Pilkada Aceh
Senator Fachrul Razi, Aceh Bisa Biayai Sendiri Pilkada 2022, tak Perlu Dana Pusat
Senator Aceh, yang juga Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengusulkan agar biaya Pilkada Aceh 2022 diambil dari APBA, tidak perlu memakai dana pusat
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Laporan Fikar W.Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Aceh, yang juga Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengusulkan agar biaya Pilkada Aceh 2022 diambil dari APBA, tidak perlu memakai dana pusat.
Pelaksananya pun adalah KIP tidak perlu KPU.
"Anggaran Pilkada Rp 200 miliar kenapa tidak dialokasinya oleh Pemerintah Aceh dari APBA. Aceh punya 17 Triliun per tahun. Tidak perlu pakai dana Pusat" tegas Fachrul Razi, Sabtu (3/4/2021).
Baca juga: KIP Aceh Putuskan Tunda Tahapan dan Jadwal Pilkada Aceh
Dengan Demikian, lanjut Fachrul Razi, Aceh tidak perlu menunda pelaksanaan Pilkada ke 2024 seperti yang diinginkan Pusat.
Tapi Aceh bisa melaksanakan sendiri Pilkada pada 2022.
“Pilkada Aceh 2022 ditunda oleh KIP Aceh karena tidak ada alokasi anggaran untuk itu.
Sementara Aceh punya dana sendiri yang besar, kenapa tidak digunakan saja dana yang ada di APBA,” tukas Fachrul Razi.
Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Aceh tak Tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Anggaran Pilkada Aceh 2022
Terkait penundaan Pilkada Aceh 2022, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan dua pilihan, “Bangai That atau Bangai That...That...," kritik Fachrul Razi.
Ia mengatakan, Pilkada Aceh 2022 lebih strategis dalam rangka konsolidasi dan perbaikan kualitas demokrasi di Aceh dan bisa membuat rakyat Aceh mencerna dan memahami program calon-calon kepala daerah.
Isunya spesifik daerah dan tidak tenggelam oleh isu nasional.
Baca juga: Tahapan Pilkada Aceh Ditunda, Begini Tanggapan Politisi PNA Darwati A Gani
Fachrul Razi yang pernah menjabat Juru Bicara Partai Aceh mengatakan, desentralisasi di Indonesia telah melahirkan adanya desentralisasi asimetris, seperti adanya Otonomi Khusus bagi beberapa daerah, termasuk Provinsi Aceh.
“Demokrasi yang melahirkan adanya sistem multipartai termasuk partai lokal, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Karenanya Aceh punya kekhususan sendiri,” tukas Fachrul Razi.(*)
Baca juga: Asam Lambung Naik, Ini 4 Pertolongan Pertama Untuk Meredakannya
KIP Aceh Tunda Tahapan Pilkada
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022.
