Penanganan Infrastruktur Rusak PascaBanjir Terkendala, Jalan Layan - Peunalom Tangse Masih Putus

Ada sekira 10 meter panjang ruas jalan di lokasi itu diterjang banjir masih putus, belum bisa dilalui kendaraan roda empat.

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Penanganan pasca banjir di Kecamatan Tangse, pidie yang terjadi akhir Maret 2021 belum tuntas.

Buktinya, jalan desa antara Gampong Layan dan Peunalom masih putus untuk kendaraan roda empat.

Ada sekira 10 meter panjang ruas jalan di lokasi itu diterjang banjir masih putus, belum bisa dilalui kendaraan roda empat.

Untuk roda dua bisa lewat tapi melalui jembatan darurat dipasang warga dengan kondisi tidak maksimal. 

Akibatnya jika angkutan ingin membawa orang sakit jadi kewalahan.

"Hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja, untuk roda empat belum bisa lewat," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Ir Dewan Ansari melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, H Junidar SSos MM, Senin (5/4/2021).

Namun begitu, akunya, pihak BPBD tetap turun ke lapangan jika ada musiban banjir atau lainnya.

Baca juga: Ikatan Cinta Senin 5 April: Mama Rosa & Andin Akhirnya Berdamai, Elsa Berbohong Lagi soal Anak Roy

Baca juga: Ditlantas Polda Aceh Gelar Dikmas Lantas untuk Anak Usia Dini

Baca juga: Ibu Jual Anak Gadis Layani Pria Hidung Belang, Siapkan Kamar di Rumah, Rp 400 Ribu Sekali Kencan

Cuma kendalanya kekurangan dana.

"Di Tangse kami sudah lakukan pembersihan sisa banjir lumpur di jalan, di rumah ibadah dan pembersihan di Krueng Seukeuk," jelas H Junidar.

Seharusnya jika ada dana bisa dilakukan membangun kembali infrastuktur rusak seperti membangun beronjong pinggiran tebing sungai.

Kemudian jalan dan sarana lainnya dibutuhkan.

Maka itu, kendala ini menjadi bahan untuk pembangunan ke depan.

Di tempat terpisah

Kepala Dinas Sosial Pidie, Drs Muslim mengatakan, untuk korban banjir tidak diberikan bantuan masa panik.

Sebab, banjir di sana sifatnya sebentar dimana malam banjir paginya mulai surut.

Lagi pula, belum ada laporan ataupun permohonan untuk bantuan masa panik sehingga pihaknya tidak disalurkan.(*)