Breaking News:

Berita Banda Aceh

Aceh Berlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro Tingkat Desa

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro periode 6-19 April 2021 akan dilaksanakan di Provinsi Aceh

FOR SERAMBINEWS.COM
Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, didamping Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif, memimpin rapat tindak lanjut instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang diikuti secara virtual oleh perwakilan Kodam Iskandar Muda, perwakilan Polda Aceh, serta Bupati/Walikota se Aceh, Rabu (14/4/2021). 

"Pengendalian di zona hijau dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala," kata Hanif.

Baca juga: Satu Unit Rumah di Peudada Terbakar, Begini Kejadiannya

Selanjunya, dusun akan ditetapkan sebagai zona kuning apabila terdapat satu sampai dua rumah yang ada kasus konfirmasi positif selama tujuh hari terakhir.

Pengendalian di zona tersebut dilakukan dengan cara menemukan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Sementara untuk dusun yang terdapat tiga sampai lima rumah yang ada kasus positif maka ditetapkan sebagai zona oranye.

Sedangkan zona merah ditetapkan bila ada dusun yang terdapat lebih dari lima rumah yang ada kasus positif Covid-19 selama tujuh hari terakhir.

Baca juga: Meski Puasa, Babinsa Lamno Giat Bantu Petani Perbaiki Pagar yang Dirusak Hama Babi

"Pada zona merah isolasi mandiri dilakukan secara terpusat dengan pengawasan ketat. Kemudian tempat bermain anak-anak dan tempat umum ditutup, kerumunan tidak lebih dari tiga orang.

Selain itu, keluar masuk wilayah dusun dibatasi hingga pukul delapan malam serta kegiatan sosial masyarakat ditiadakan," ujar Hanif.

Hanif menyebutkan, pelaksanaan PPKM Mikro tersebut akan disukseskan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim Penggerak PKK, Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, penyuluh dan pendamping desa, tenaga kesehatan dan berbagai unsur lainnya di tingkat desa. 

"Dalam pelaksanaan posko tingkat desa anggarannya dibebankan pada masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan. Kebutuhan tingkat desa dibebankan pada Dana Desa.

Kebutuhan terkait Babinsa dan Bhabinkamtibmas dibebankan pada anggaran TNI dan Polri," ujar Hanif.

Baca juga: Update Corona Hari Ini,  Delapan Warga Lhokseumawe Masih Terpapar Covid, Empat Orang Dirawat di RS

Halaman
123
Penulis: Subur Dani
Editor: Muhammad Hadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved