Cak Imin Diterpa Isu Kudeta, Begini Kata Ketua PKB Aceh dan Pengamat Politik Ujang Komarudin

Isu tersebut berkembang akhir-akhir ini setelah adanya gerakan internal yang menginginkan pergantian Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Irmawan 

Isu tersebut berkembang akhir-akhir ini setelah adanya gerakan internal yang menginginkan pergantian Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini sedang diterpa isu kudeta, seperti yang pernah menimpa Partai Demokrat.

Isu tersebut berkembang akhir-akhir ini setelah adanya gerakan internal yang menginginkan pergantian Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurut informasi yang berkembang, ratusan kader PKB di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) menginginkan muktamar luar biasa (MLB) lantaran kecewa kepada Cak Imin.

Lantas bagaimana kondisi di Aceh? Ketua DPW PKB Aceh, Irmawan, yang dikonfirmasi Serambinews.com mengaku tidak ada pergerakan apa pun di Aceh.

Ia menyatakan bahwa informasi yang berkembang tersebut hanya sebatas isu. "Hanya isu aja," katanya singkat menjawab Serambinews.com.

Baca juga: Akun Fanpage Facebook Ustaz Abdul Somad Hilang, Tim Media UAS Surati Manajemen Facebook

Baca juga: Fanpage Facebook UAS Hilang, Ulah Siapa? Ini Penjelasan Tim Media Ustaz Abdul Somad

Baca juga: Ini Nama Aplikasi Perpanjang SIM Secara Online, Simak Juga Langkah Lengkap Buat SIM Online Lewat Hp

Ini Alasan Ingin Lengserkan Cak Imin

Seperti diberitakan sebelumnya, belum lama ini Partai Demokrat yang menguras energi untuk meredam aksi kudeta.

Puncaknya terpilih Moledoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat versi KLB (Kongres Luar Biasa) di Sumatera Utara.

Namun Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disibukkan untuk melawan kudeta.

Hingga akhir pemerintah melalui Kemenkumham menolak kubu Demokrat versi KLB karena kurang lengkap persyaratan. 

Tapi apa yang dialami Partai Demokrat sangat melelahkan akibat perpecahan hingga ke tingkat daerah.

Kini isu kudeta di PKB juga mulai mencuat.

Isu mengenai adanya gerakan internal yang menginginkan pergantian ketua umum di tubuh Pertai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencuat akhir-akhir ini.

Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC)  disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB) lantaran kecewa atas kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan desakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul lantaran kekecewaan lawan politik Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di internal partai.

Isu MLB sedang hangat dibicarakan di internal PKB.

Ujang melihat gejolak-gejolak MLB sedang dipersiapkan oleh lawan-lawan politik Cak Imin di internal PKB.

"Jadi isu itu tidak akan muncul jika tidak ada gerakan-gerakan itu," ujar Ujang kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Ujang mengatakan kelompok yang hendak melengserkan Cak Imin, harus memiliki kekuatan yang lebih besar.

Terutama dengan meyakinkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) notabenenya adalah pemilik suara.

"Karena kalau melakukan perlawanan tapi tidak kuat itu akan merepotkan mereka begitu," ucap Ujang.

Ujang melihat beberapa faktor, hingga muncul upaya 'kudeta' di antaranya lantaran sejarah kisruh dualisme kepengurusan PKB yang melibatkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Cak Imin.

"Faktornya pertama tentu Cak Imin dulu menang dari Gus Dur juga dianggap mengkudeta. Karena dianggap ada intervensi pemerintah sehingga menang melawan Gus Dur. Itu jadi indikasi, dulu Cak Imin juga mengkudeta, sekarang pun bisa," tutur Ujang.

Ujang menjelaskan fakfor kedua, kader PKB banyak yang kecewa lantaran digeser posisinya.

Faktor selanjutnya ditengarai adanya penyalahgunaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).

"Keempat, bisa jadi tadi ada isu keterkaitan dengan isu jual beli jabatan," ucap Ujang.

Menurut Ujang, PKB harus menjadi partai modern, Cak Imin dinilainya sudah lama menjadi ketua umum.  Oleh karena itu perlu adanya regenerasi memberi kesempatan yang lain.

Baca juga: Anak Anggota DPRD Kota Bekasi Dilaporkan ke Polisi, Lakukan Tindakan Asusila Terhadap Gadis SMP

Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

Desakan munaslub

Diberitakan sebelumnya, setelah konflik yang menimpa Partai Demokrat mulai redam, kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami pergolakan di internal partai.

Sejumlah kader mulai berani bersuara atas apa yang terjadi dalam internal partai.

Termasuk menyoroti sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Cak Imin, dianggap 'otoriter' dalam menjalankan partai.

Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) pun disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB).

Penyebabnya, ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC."

"Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC."

"Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART."

"Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," beber Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan."

"Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah, tapi semua ditentukan DPP," ungkapnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB.

Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB."

"Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP."

"DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB, silakan."

"Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.

Popularitas Gus Yaqut mulai geser Cak Imin

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai, pernyataan-pernyataan Ketua Umum GP Ansor telah membuat publik lebih mengenal Gus Yaqut dibandingkan dengan Ketum PKB Cak Imin.

"Kepopuleran Gus Yaqut bisa saja berbuah elektabilitas. Artinya, Gus AMI yang disebut-sebut bakal capres dari PKB akan mendapat saingan baru ke depannya," kata Fadhli, Jumat (9/4/2021).

Dia menilai, meskipun Gus Yaqut belum sama sekali terpantau lembaga survei sebagai bakal capres/cawapres PKB akan tetapi bukan tidak mungkin manuver Gus Yaqut sebagai Menag akan berbuah sentimen positif di masyarakat.

"Saya pikir posisi Gus Yaqut berada pada momentum yang tepat. Polarisasi politik identitas sedang berada pada masanya.

Radikalisme, pluralisme menjadi isu hangat, tentunya ini akan menjadi panggung tersendiri bagi Beliau," terang Fadhli.

Menurutnya, jika Gus Yaqut dapat memanfaatkan momentum ini maka kemungkinan Gus Yaqut terjaring survei sebagai capres/cawapres potensial cukup terbuka.

"Tinggal bagaimana Gus Yaqut mengelola momentum, sehingga dia bisa dilirik publik sebagai Capres/cawapres," pungkasnya. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved