Breaking News:

Nelayan Pertanyakan Pembangunan PPI

Para nelayan yang tergabung dalam Lembaga Adat Laot Kabupaten Aceh Barat mempertanyakan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan

Serambinews.com
Nanda Ferdiansyah, Sekjen Panglima Laot Aceh Barat. 

MEULABOH - Para nelayan yang tergabung dalam Lembaga Adat Laot Kabupaten Aceh Barat mempertanyakan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teuku Umar di Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, yang hingga saat ini belum terealisasi.

PPI tersebut selain sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya perahu dan kapal perikanan, juga bertujuan untuk dijadikan pusat kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan hasil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di bidang perikanan.

Sekjen Panglima Laot Aceh Barat, Nanda Ferdiansyah kepada Serambi, Kamis (15/4/2021), mengatakan, rencana pembangunan PPI tersebut telah dimulai sejak 2013 silam dengan penyusunan DED. DED tersebut juga telah diselesaikan termasuk masalah analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Oleh karena itulah pihaknya mendesak Pemerintah Aceh dan Aceh Barat mempercepat pembangunan PPI tersebut yang akan menjadi pusat pendaratan ikan terbesar di Meulaboh dan Pantai Barat Selatan-Aceh.

Seharusnya, kata Nanda, PPI tersebut sudah mulai dibangun dengan telah diselesaikannya DED dan Amdal, sehingga harapan nelayan bisa segera terwujud. PPI tersebut akan menjadi fasilitas penunjang kegiatan nelayan daerah Meulaboh dalam pengembangan ekonomi di bidang perikanan. “PPI itu juga akan menjadi tempat memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pembinaan masyarakat perikanan di wilayah tersebut,” kata dia.

Kabid Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Aceh Barat, Irfan kepada Serambi, Kamis (15/4/2021),  menjelaskan, dokumen pembangunan PPI Teuku Umar Meulaboh telah diserahkan ke provinsi pada tahun 2019 lalu. Dokumen pembangunan tersebut mulai dari penyusunan DED pertama yang disusun oleh Pemerintah Aceh Barat pada 2013 silam. Semua dokomen ini sudah diserahkan kepada provinsi pada tahun 2019. “Dengan telah selesainya dokumen tersebut, maka menyangkut dengan penganggaran pembangunan kini menjadi kewenangan provinsi,” kata Irfan. Ia pun berharap agar pembangunan PPI tersebut bisa dipercepat sesuai dengan keinginan nelayan di Meulaboh.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved