Palestina Kecam Inggris, Menolak Penyelidikan Kejahatan Perang Israel Oleh Jaksa ICC

SERAMBINEWS.COM, LONDON -Palestina mengecam keras Inggris yang menolak penyelidikan kejahatan perang Israel oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Palestina mengatakan hubungannya dengan Inggris telah mencapai titik terendah baru.

Setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan penentangannya terhadap penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah pendudukan Israel.

Dalam sepucuk surat kepada kelompok lobi Conservative Friends of Israel, Johnson mengatakan pemerintahnya "menghormati (untuk) kemerdekaan" ICC tetapi menentang penyelidikan tersebut.

"Investigasi ini memberi kesan sebagai serangan parsial dan merugikan terhadap teman dan sekutu Inggris," tulisnya.

Dilansir ArabNews, Kamis (15/4/2021), dalam sebuah pernyataan yang diposting di situsnya, misi diplomatik Palestina di Inggris mengatakan bahwa surat Johnson sangat disesalkan.

Baca juga: Semarak Ramadhan Warnai Jalanan di Yerusalem, Warga Palestina Ramai Berburu Pernak-pernik

Hal itu menandai titik terendah dalam hubungan Inggris-Palestina dan merusak kredibilitas Inggris di panggung internasional."

Surat itu bertentangan dengan hukum internasional dan kebijakan Inggris sendiri di Palestina, kata misi itu, menekankan perlunya menghormati hukum internasional demi kebaikan semua pihak.

“Kami sangat berharap Inggris akan mempertimbangkan kembali posisinya dan memahami bahwa pilihan terbaik untuk semua orang, termasuk Israel," katanya.

"Ini harus menjadi komitmen kuat terhadap hukum internasional dan prinsip dasar kesetaraan untuk semua,” tambahnya.

Baca juga: Pasukan Israel Tangkap 25 Warga Palestina di Tepi Barat

Panel hakim di ICC memutuskan pada Februari 2021, pengadilan memiliki yurisdiksi di wilayah Palestina yang diduduki.

Pengadilan diharapkan untuk melihat kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Israel dan militan Palestina selama dan setelah perang Gaza 2014.

Termasuk pendirian pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Jerusalem Timur yang dianeksasi.

“Sayangnya, Johnson telah menjelaskan bahwa oposisi pemerintah terhadap penyelidikan ICC berakar pada fakta terhadap seorang teman dan sekutu Inggris',” kata Ben Jamal, direktur Kampanye Solidaritas Palestina.

"Ini juga membuat pernyataan perdana menteri yang bersamaan menjadi konyol dan munafik bahwa Inggris adalah 'pendukung kuat' pengadilan," tambah Jamal.