Wawancara Khusus
Vaksin Nusantara, Pemerintah Harus Jadi Tut Wuri Handayani
EKS Menteri Kesehatan era pemerintahan Siti Fadilah Supari meminta pemerintah untuk Tut Wuri Handayani dalam menanggapi vaksin Nusantara
Penelitian Pak Terawan ini, bila vaksin Nusantara ini benar, apa yang harus didorong Pemerintah supaya itu nanti terwujud?
Menurut saya pemerintah Tut Wuri Handayani. Silahkan melakukan penelitian, Tut Wuri Handayani itu tidak dilepas begitu saja. Dipantau sampai dapat hasilnya. Toh nanti kalau hasilnya baik pemerintah juga ikut beruntung, karena kita juga dapat nama. Maksud saya kalau ada orang yang mempunyai pemikiran, mbok jangan ditebang dulu. Dilihat dulu, monggo kita Tut Wuri Handayani. Mudah-mudahan berhasil. Kalau memang tidak berhasil ya sudah, ternyata hipotesis Anda salah. Tapi kalau tiba-tiba ditebang, tidak boleh meneliti, itu rasanya kok tidak pancasilais. Menjegal ide anak bangsa.
Apakah curiga ada badan-badan asing ikut menjegal penelitian Pak Terawan ini?
Saya tidak cukup data untuk mengatakan itu. Terlalu jauh kalau badan-badan asing.
BPOM meragukan vaksin Nusantara. Disebut mengabaikan prosedur PPUK. Unair bilang vaksin Terawan bagus. Kenapa bisa sesama peneliti memiliki pandangan berbeda soal vaksin?
Kamu tidak bisa membandingkan BPOM dengan peneliti yang lain. Peneliti yang lain tidak mempunyai beban. Seperti dari Universitas Airlangga tidak ada beban, maka dia menilai seperti apa yang sesuai dengan mindset dia. Tapi kalau Badan POM ada beban, dia alat pemerintah.
Dia bebannya apa, dia mempunyai selain ilmu pengetahuan tentang riset, juga dia mempunyai aturan-aturan yang kita engga tahu. Kalau peneliti-peneliti biasa, biasanya oke saja kita ikuti saja tinggal salah atau benar, gitu. Kalau Badan POM dia punya wewenang, harus ikuti protokol (PPUK). Ikut protokol itu maksudnya kan tidak salah begitu. Itu mestinya seperti Terawan, barangkali sudah mengikuti.
Kontroversi Vaksin Nusantara terkesan simpang-siur?
Bukan. Jangan membuat ini simpang-siur. Harus dilihat Pak Terawan sedang meneliti. Badan POM itu adalah lembaga yang berwenang mengutak-atik penelitian barangkali. Jangan dikait-kaitkan dengan politik, jangan dirumorkan dengan urusan simpang-siur. Sebetulnya tidak simpang-siur.
Tapi kita masyarakat mempertanyakan. Sebenarnya vaksin Nusantara ini boleh tidak dipakai? DPR mendukung dengan ikut uji klinik fase II. Bagaimana menengahi kondisi ini?
Tenang saja. Duduk manis, berdoa, berzikir kan bulan puasa. Sambil menunggu hasil penelitiannya. Kalau baik kita sambut, kalau tidak terbukti ya kita cari kenapa tidak terbukti.
Vaksin Nusantara apa diperuntukkan bagi semua umur?
Menurut saya karena itu menyangkut dentitrik sel, menurut saya bisa semua umur. Itu imunoterapi, itu untuk mengobatinya imunitas. Kalau imunitas bisa diobati, dinaikkan imunitasnya dengan cara beliau ini, sudah beres. Kita tidak perlu takut lagi dengan penyakit-penyakit menular.
Sekarang sedang dibetulkan imunitas, ini dibetulkan karena ada Covid-19. Nanti misalkan ada penyakit yang lain, bisa disesuaikan juga imunitas kita dengan penyakit itu. Jadi setiap ada penyakit baru, tinggal ambil dentitrik selnya dari kita, terus kemudian diadu dengan virus baru, kemudian setelah selesai inkubasi, terekam bagaimana sel bertarung dengan virus-virus, maka dia akan kembali disuntikkan ke orangnya. Suatu revolusi sebetulnya.
Apa syarat-syarat untuk divaksin Nusantara?